29 June 2022, 23:41 WIB

Kejagung Periksa Saksi PT Dini Nusa Kusuma Terkait Korupsi Satelit Kemenhan


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana

SEBANYAK tujuh saksi yang berasal dari PT Dini Nusa Kusuma (DNK) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik koneksitas Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil), Kejaksaan Agung. 

Mereka diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2012 sampai 2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menguraikan, para saksi itu antara lain berinisial AKA selaku Ex Technical Operation, AK selaku Ex General Manager, CWM selaku Senior Account Manager, JL selaku General Manager Keuangan.

Berikutnya OSD selaku Product Acro, RACS selaku Promotion Manager, dan TW selaku Ex Direktur Utama periode 2004 sampai 2015.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," ujar Ketut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/6).

Pada Rabu (15/6) silam, Kejagung telah mengumumkan mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan periode Desember 2013 sampai Agustus 2016 Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto sebagai tersangka.

Agus menjadi tersangka bersama dua petinggi PT DNK, yakni Surya Cipta Witoelar dan Arifin Wiguna yang masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama.

"Mereka menjadi tersangka terkait kontrak dengan Avanti. Selanjutnya Kejaksaan akan mulai fokus melakukan penyidikan dugaan tindak pidana terkait kontrak dengan Navayo," tandas Ketut.

Menurut Direktur Penindakan JAM-Pidmil Brigjen Edy Imran, kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara itu mencapai Rp500,579 miliar. Angka itu terdiri dari pembayaran sewa satelit dan putusan arbitrase sebesar Rp480,324 miliar dan pembayaran konsultan senilai Rp20,255 miliar.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Meski telah menyandang status tersangka, penyidik tidak menahan Agus, Surya, dan Arifin. Edy berpendapat, ketiganya masih bersikap kooperatif. Kendati demikian, pihaknya telah melakukan upaya pencekalan terhadap tiga tersangka tersebut. (OL-8)

BERITA TERKAIT