25 June 2022, 19:08 WIB

Moeldoko: Pengamanan Laut di Selat Malaka dan Natuna Harus Terintegrasi


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjawab pertanyaan wartawan.

KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menginginkan adanya integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. 

Menurutnya, beberapa pihak mencoba mengklaim wilayah Indonesia. Hal itu menjadi ancaman eksternal terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kalau sudah berbicara kedaulatan negara, ini pasti akan menyulut emosi yang tinggi. Kita harus mengelola konstelasi ini," ujar Moeldoko dalam siaran pers, Sabtu (25/6).

Baca juga: Indonesia Dinilai Setengah Hati Lindungi Laut Natuna Utara dari Tiongkok

"Di satu sisi, kita harus mengelola emosi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, kita harus mengelola gangguan-gangguan terhadap kedaulatan Indonesia,” imbuhnya.

Moeldoko menjelaskan bahwa skema pengamanan wilayah perairan belum optimal, karena dilakukan secara parsial. Selain itu, pelaksanaan operasi laut dan patroli bersifat sektoral dan berbasis isu. 

Baca juga: RI Akhirnya Kelola Navigasi Udara di Atas Wilayah Kepri dan Natuna

Padahal, sambungnya, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022, yang diyakini dapat mengurai permasalahan tumpang-tindih pengamanan di laut.

“Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara. Ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit," pungkas Moeldoko.

Adapun penguatan keamanan laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 proyek besar pembangunan. Anggaran yang digelontorkan untuk pengamanan di Natuna mencapai Rp12,2 triliun.(OL-11)

BERITA TERKAIT