16 June 2022, 14:54 WIB

Soal Reshuffle, tidak Elok Lampaui Kewenangan Presiden


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
 ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Pelantikan menteri hasil reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Rabu (16/6).

WAKIL Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyayangkan para pihak yang sibuk mengurusi kewenangan presiden mengenai reshuffle. Padahal, pergantian pembantu presiden merupakan hak istimewa yang tidak bisa diintervensi. 

"Sebelum reshuffle, ada gerombolan yang sibuk plot berbagai nama dengan berbagai penilaian, sangat berisik, walaupun tidak memiliki kewenangan apapun. Setelah reshuffle dilakukan, ada gerombolan yang berisik dan sibuk mengkritik para menteri baru. Ini jelas ngawur, orang belum kerja kok sudah dikritik," paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6).

Menurut dia, Presiden Jokowi memilih menteri baru untuk menggantikan menteri sebelumnya dengan sejumlah pertimbangan. Kapasitas tokoh yang dipilih Presiden Jokowi menjadi pertimbangan utama ketimbang bargaining politik.

Baca juga: Pramono Anung: Reshuffle untuk Penyegaran Kabinet

"Reshuffle tentu bukan asal cap cip cup atau dilotere, tapi berdasarkan penilaian bahwa orang yang diangkat menjadi menteri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dengan cepat tugas-tugas yang sebagian telah dikerjakan menteri sebelumnya," tegasnya.

Lihat saja nanti, kata dia, para menteri baru dalam menerjemahkan titah Presiden Jokowi dalam beberapa bulan ke depan. 

"Itu apakah para mereka yang dipilih bisa membantu menjalankan program dari Pak Jokowi atau tidak? Jika tidak, maka sangat perlu dikritik," ungkapnya.

Ia pun meminta semua pihak menghormati hak presiden dalam pergantian menteri dan wakil menteri. 

"Tapi kalau belum bekerja sudah dikritik, selain tidak adil, tentu ini bukan lagi kritik, tapi kebencian dan kebodohan yang dibungkus dengan kata kritik. Ini jelas tidak sehat," pungkasnya. (RO/OL-1)

BERITA TERKAIT