14 June 2022, 17:53 WIB

Bawaslu Minta Anggaran Pemilu Tahun 2022 Segera Cair


Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum

MI/ Moh Irfan
 MI/ Moh Irfan
Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 Serentak Se-Indonesia sebai tanda dimulainya tahapan pemilu tahun 2024

BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meminta agar kekurangan anggaran dana Pemilu 2022 sebesar Rp2 triliun agar segera dicairkan.

Padahal, pihak DPR RI telah menjanjikan dana 2022 diberikan setelah anggaran pemilu disahkan.

"Iya janjinya kan setelah dalam tahapan disahkan. Maka hal tersebut dapat direalisasikan kepada Bawaslu sehingga kemudian kami dapat melakukan hal-hal bentuk-bentuk pengawasan," tutur Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, Selasa (14/6).

Adapun Bawaslu mendapat anggaran sebesar Rp22 triliun terkait proses pengawasan pemilu 2024. Anggaran itu dibagi untuk kebutuhan tiga tahun, yakni 2022, 2023 dan 2024.

"(Anggaran dana tahun) 2022 ini adalah sekitar Rp2 triliun yang kemudian harus digunakan untuk kesiapan dalam melakukan pengawasan perencanaan, pengawasan verifikasi parpol, baik administrasi maupun faktual," paparnya.

Baca juga: Kemendagri: Pelayanan Informasi Publik Jadi Tanggung Jawab Bersama

"Kemudian juga kesiapan dalam melakukan permohonan sengketa-sengketa jika terjadi sengketa proses dalam pencalonan," tambahnya.

Bagja mengemukakan anggaran itu juga akan digunakan untuk seleksi Bawaslu di 25 Provinsi.

"Sekarang kami ajukan keDPR untuk apakah ini diserentakan 2023 ke 2022 atau kemarin tetap dipisah," tuturnya.

Sementara itu, Bagja mengingatkan kepada anggotanya terkait jadwal kerja yang akan berubah dari sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.

Pasalnya, peluncuran tahapan Pemilu 2024 akan digelar hari ini, Selasa, (14/6) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Satu lagi yang paling penting, jaga kesehatan. Karena jam kerja sudah mulai berubah,” terang Rahmat saat Bawaslu mengadakan Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/6).

Rahmat membeberkan bahwa jadwal masuk para petugas Bawaslu akan persis dengan yang terjadi pada Pemilu 2019 silam.

"Nanti ketika permohonan bapak, ibu sudah tidak bisa diminta lagi dari jam 9-5 sore atau dari jam 8-4 sore. Jam kerja kita sudah mulai berubah, sampaikan ini kepada keluarga di rumah,” paparnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT