06 June 2022, 16:16 WIB

Kemendagri Didesak Buat Peraturan Teknis Penunjukkan Pj Kepala Daerah


Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum

Dok.MI
 Dok.MI
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati

DIREKTUR Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera membuat peraturan teknis soal penunjukkan penjabat kepala daerah (Pj Kdh).

Nisa menuturkan Kemendagri tak cukup jika hanya menjelaskan keterangan soal pengangkatan Pj kepada Ombudsman.

"Kalau menurut saya, tidam cukup dengan penjelasan saja. Jika nanti diminta keterangan oleh Ombudsman harus dijadikan momen agar Kemendagri membuat peraturan teknis terkait penunjukan penjabat ini," tegas Nisa kepada Media Indonesia, Senin (6/6).

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.

Baca juga: Soal Khilafatul Muslimin, Kemendagri: Harus Tunduk pada Hukum Negara

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menyatakan pihaknya bakal menjelaskan terkait Pj Gubernur jika Ombudsman memerlukan.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan Menteri Dalam Negeri ke Ombudsman RI pada Jumat (3/6/22).

Diketahui laporan tersebut soal adanya dugaan maladministrasi proses penentuan Penjabat Kepala Daerah yang tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. (OL-4)

BERITA TERKAIT