31 May 2022, 16:53 WIB

Istana: Memang Belum Waktunya Revisi UU Sisdiknas Diketahui Presiden


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
 ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno

ISTANA Kepresidenan buka suara terkait ketidaktahuan Presiden Joko Widodo tentang proses perubahan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan revisi peraturan perundangan itu saat ini masih dalam proses sangat awal. Oleh karena itu, memang belum waktunya substansi-substansi terkait sampai di tangan kepala negara.

"Pembahasan substansi RUU Sisdiknas itu memang belum waktunya sampai ke presiden karena ll masih masuk long list, daftar panjang Prolegnas 2019-2024," ujar Pratikno di kantornya, Jakarta, Selasa (31/5).

Saat ini, ia menambahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga sedang mempersiapkan draf beserta naskah akademiknya untuk diajukan ke Badan Legislasi DPR RI. Harapannya, RUU itu bisa masuk ke daftar Prolegnas Prioritas 2022.

"Draf itulah yang sekarang ini beredar dan dibahas oleh APPI dalam pertemuan dengan presiden kemarin. Pada intinya, proses revisi UU Sisdiknas masih sangat awal, tahapannya masih sangat panjang, dan memang belum sampai, belum waktunya sampai ke 0residen. Dalam waktu dekat kami akan jadwalkan agar para menteri melaporkan substansinya ke presiden," tandasnya.

Baca juga: APPI Heran, Presiden Mengaku Tidak tahu Ada Revisi UU Sisdiknas

Isu terkait ketidaktahuan Jokowi tentang perubahan UU Sisdiknas mencuat setelah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) melakukan audiensi dengan kepala negara.

Dewan Pengarah APPI Doni Koesoema mengatakan, saat membahas topik itu, presiden mengaku belum mendengar ada rencana revisi peraturan perundangan tersebut.

"Ini mengejutkan bagi kami. Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas," ucap Doni.

Ia menuturkan penyusunan draf perubahan UU Sisdiknas saat ini jauh dari semangat gotong royong.

Masayarakat bahkan pegiat pendidikan tidak banyak dilibatkan dalam proses tersebut.

"Bila dilanjutkan, ini akan merugikan masyarakat dan guru," ujar Doni selepas pertemuan.(OL-4)

BERITA TERKAIT