23 May 2022, 11:25 WIB

Dorong RAPBN 2023 Alokasikan Subsidi, Puan Dinilai Peduli Rakyat Kecil


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/ Reno Esnir
 ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Ketua DPR RI Puan Maharani.

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani dinilai peduli pada rakyat kecil. Ini karena sikapnya mendorong agar anggaran subsidi dan bantuan tetap ada di RAPBN 2023.

Hal tersebut dikatakan pengamat ekonomi Institute of Developing Indonesian Economy (IDEA), Candra Surya Utama.

Candra menyebut kondisi saat ini ekonomi baru mengalami pemulihan paska pandemi. Ini tentu masih menyulitkan rakyat kecil untuk kembali normal memulihkan perekonomian mereka.

"Saya rasa Puan tunjukkan kepeduliannya pada rakyat kecil. Ini karena dia mendorong supaya RAPBN 2023 tetap mengalokasikan dana subsidi untuk mereka," jelasnya melalui keterangan tertulis, Senen (23/5).

Dia menyebut masyarakat miskin terdampak secara daya beli saat pandemi terjadi. Ini karena pemasukan mereka dalam mencari nafkah jelas berkurang. Ini akhirnya juga membawa mereka pada situasi sulit untuk bertahan hidup. Di sinilah, menurutnya, negara bisa hadir dan membantu mereka.

Candra menyatakan subsidi memang bukan jadi solusi paripurna menjawab permasalahan.

Namun setidaknya dengan adanya dana subsidi, ini akan menolong mereka dan meringankan beban hidup rakyat kecil. Ini mesti dilakukan dan sudah jadi kewajiban negara melakukan itu.

"Saya pandang Puan sudah berlaku benar dan tepat. Dia mendorong agar budget negara dapat berorientasi untuk membantu rakyat miskin," jelasnya.

Sebagai informasi, Puan menyebut, masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.

"Oleh karena itu, kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” tuturnya seusai Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5).

Puan menambahkan RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat. (RO/OL-09)

BERITA TERKAIT