SISTEM kearsipan menghadapi tantangan baru di era industri 4.0. Kondisi ini perlu direspons dengan melakukan transformasi pengelolaan arsip di instansi pemerintah dengan melalui sistem digitalisasi. Diharapkan upaya ini mampu mengatasi pelbagai hambatan konvensional di bidang arsip sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya.
Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto saat membacakan sambutan mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi dan Pengawasan serta Pemberian Anugerah Kearsipan di Pekanbaru, Selasa (17/5). "Melalui digitalisasi arsip, urusan yang menyangkut pemerintahan, lembaga, dan organisasi akan menjadi lebih simpel," imbuhnya.
Dalam acara tersebut turut hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto, dan para pejabat pimpinan tinggi dari lintas kementerian/lembaga. Di hadapan para hadirin, Eko menuturkan bahwa pengelolaan arsip di instansi pemerintah harus ditangani secara khusus mengingat pemindahan ibu kota negara baru akan dilakukan. Untuk itu dirinya mengharapkan sinergitas semua pihak untuk melakukan kondisi yang ideal pengelolaan arsip untuk segera diwujudkan ke depan.
Baca juga: Kejaksaan Agung Usut Pihak yang Bawa Lin Che Wei ke Kemendag
"Arsip yang masih digunakan untuk tugas pemerintahan sehari-hari akan tersedia secara digital termasuk untuk arsip yang format dan medianya nondigital. Begitu juga arsip instansi yang frekuensi penggunaannya menurun. Digitalisasi akan dilakukan secara masif dengan volume arsip yang luar biasa besar," terang Eko.
Sebab itu, Eko mengharapkan kehadiran ANRI sebagai lembaga yang fokus mengelola arsip dapat menjadi institusi yang memimpin manajemen arsip, baik di tingkat pusat ataupun daerah. "Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan juga harus dikoordinasikan ke ANRI," pungkasnya. (RO/OL-14)
