21 April 2022, 09:30 WIB

Komisi VIII DPR RI Pantau Program Kemensos di Kaltim


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

DOK DPR RI
 DOK DPR RI
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily 

KOMISI VIII DPR RI memantau pelaksanaan program Kementerian Sosial (Kemensos) saat kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
  
''Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik, termasuk apakah sudah tepat sasaran atau tidak,'' kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/4).
  
Ia mengatakan program Kemensos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH) bantuan nontunai, seperti kartu sembako hingga bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar. ''Program-program tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19,'' jelas Ace.

Baca Juga: Anggota DPR Minta Kemendag tetap Fokus Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
  
Dia mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang cukup signifikan terkait pendistribusian bansos di Kalimantan Timur. Sejauh ini, menurutnya, penyaluran berlangsung cukup lancar dan diharapkan program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.
  
Ace berharap pengawasan dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah setempat maupun masyarakat umum. Mengingat, peran Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri sehingga butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.
  
Dia meminta jika ada penerima bantuan yang tidak seharusnya menerima, maka segera melaporkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbarui datanya.  ''Misalnya Anda gagal salur akibat orangnya sudah meninggal, kemudian datanya tidak tepat, dan lain-lain maka sudah seharusnya itu segera dilaporkan,'' harap Ace.
  
Dalam kunjungan kerja itu, Komisi VIII DPR RI bertemu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan seluruh stakeholder mitra kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan penyelenggaraan fungsi keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesiapsiagaan bencana. (Ant/OL-10)

BERITA TERKAIT