12 April 2022, 12:05 WIB

Penundaan Pemilu-3 Periode Selesai, Persoalan Rakyat Belum


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

dok.ist
 dok.ist
Ketua Presidium Majelis Rakyat Indonesia, Yudi Syamhudi Suyuti 

KETUA Presidium Majelis Rakyat Indonesia, Yudi Syamhudi Suyuti menilai aksi mahasiswa dan rakyat akhirnya berhasil menuntaskan wacana kekuasaan jabatan tiga periode presiden dan penundaan pemilu.

Bahkan, kata dia Jokowi sebagai presiden juga telah menyatakan bahwa pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 2024 dan tidak ada agenda tiga periode masa jabatan bahkan perpanjangan. Selain itu, kesepakatan fraksi-fraksi di MPR yang berbasis partai-partai Politiku dan DPD juga telah bersepakat untuk ditiadakannya amandemen konstitusi di masa periode ini.

"Artinya isu-isu ini telah selesai. Namun, persoalan rakyat dan negara di tengah ketidakpastian global masih tetap menjadi ancaman yang berpotensi menjadi gelombang besar," kata Yudi, Selasa (12/4), dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, persoalan-persoalan ini terjadi dalam tataran elit-elit politik yang sedang menyiapkan pertarungan perebutan kekuasaan dalam pemilu 2024 dan di level akar rumput (grass roots), dimana rakyat sedang menghadapi tekanan-tekanan masalah kehidupannya. Selain itu juga di tataran penguasa modal dalam penguasaan sumber-sumber kemakmuran yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat dan negara, sedang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kesulitan-kesulitan rakyat.

Selain itu, situasi global pandemi yang belum sepenuhnya tuntas dilanjutkan perang Rusia-Ukraina juga menjadi faktor-faktor goncangan yang akan menekan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang semuanya berdampak ke rakyat menjadi beban berat.

"Penguasaan politik, sumber kemakmuran rakyat dan kesulitan rakyat akan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari mengindikasikan problem yang mengarah ke situasi sulit," ujarnya.

Ia mengatakan, keputusan politik 2024 tentu menjadi kehendak rakyat, akan tetapi persaingan politik dengan presidential treshold (ambang batas presiden) 20 persen dan parliamentary treshold (ambang batas parlemen) 5 persen tentu juga menjadi ketidakadilan politik. Dimana penguasaan politik dan modal akan beralih menjadi kesenjangan antara penguasa politik, penguasa modal dengan keadilan rakyat.

Sementara arus penguasa modal yang terkonsentrasi pada penguasaan politik partai dengan kekuatan besar, kata dia telah teruji gagal dalam mencapai kehendak rakyat mencapai keadilannya. PDI Perjuangan sebagai partai politik pemilik ambang batas terbesar tentu menjadi ancaman rakyat akan penguasaan politik dan penyalahgunaan kekuasaan nantinya, jika rakyat tidak diberikan kekuasaan kontrol formal.

"Oleh karena itu saya selalu memperjuangkan hadirnya Fraksi Rakyat sebagai kekuatan rakyat yang diformalkan dengan memberik kekuasaan pada rakyat langsung. Dan ini juga tidak terlepas dari irisan sejarah tata negara dan rakyat dalam sejarah yang pernah ada melalui utusan golongan yang terdiri dari saluran golongan-golongan. Akan tetapi fungsi, wewenang dan kedudukannya benar-benar menjadi saluran rakyat untuk terlibat langsung dalam keputusan-keputusan negara," tegas Yudi.

Partisipasi rakyat dalam pemenuhan keadilan hidupnya, kata Yudi dipastikan sulit mencapai kehendaknya ketika saluran-saluran politiknya tidak dimiliki. Tentu hal ini akan menghabiskan banyak energi ketika ketidaksetujuan rakyat terhadap keputusan negara dilakukan melalui demonstrasi besar-besaran.

"Saat ini harga-harga bahan pokok, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan pajak pertambahan nilai yang naik 11 persen dan mungkin dalam waktu dekat tekanan global akan meningkatkan krisis ekonomi yang secara tiba-tiba akan membebani rakyat secara tajam," tandasnya.

Dalam perebutan kekuasaan isu-isu sensitif seperti SARA dan pembelahan sosial masih sangat mungkin digunakan oleh kelompok-kelompok politik yang sedang berebut kekuasaan. ini berbahaya sebab berpotensi memecah belah bangsa.

Oleh karena itu, kata dia saat ini dibutuhkan konsolidasi kekuatan rakyat dan negara untuk mencapai keadilan politik, keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

"Kami dari kelompok masyarakat sipil menekankan kepada Jokowi untuk mampu berdiri secara independen dan menggalang seluruh rakyat, baik yang pro maupun kontra dalam upaya tegaknya keadilan rakyat, salah satunya dengan melakukan intervensi terhadap menghilangkan Ambang Batas Presiden dan Parlemen. Dan juga mendorong Fraksi Rakyat di parlemen," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan kepada Jokowi untuk berdamai dengan masa lalu politiknya, dengan kelompok Islam dan kelompok-kelompok lainnya yang mungkin pernah berseberangan.

Bagaikan sebuah keluarga, kata Yudi ketika terjadi turbulensi di dalam rumah tangga, ketika seluruh anggota keluarga solid dan saling berdamai, maka masalah sebesar apa pun akan bisa diatasi. "Selain itu berkah dan keselamatan dari Tuhan juga akan menyertai kita," ucapnya.

"Dan ketika Pemilu 2024 dimulai, kompetisi yang terjadi tentu kompetisi yang sehat dan benar-benar sportif," imbuh Yudi. (OL-13)

BERITA TERKAIT