PANGLIMA TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengikuti seleksi prajurit TNI.
Hal itu diungkapkan Andika seusai mengeluarkan sejumlah aturan baru terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI pada Rabu (30/1) kemarin.
Menanggapi hal itu, Peneliti Pusat Politik BRIN Firman Noor menilai pernyataan Andika terlalu sensitif bagi sebagian masyarakat Indonesia. Seharusnya, kebijakan mengizinkan keturunan PKI menjadi tentara, tak perlu diangkat ke publik.
Baca juga: Keturunan PKI tidak Bisa Ikut Seleksi Prajurit TNI, Panglima: Dasar Hukumnya Apa?
"Saya bisa memahami human kindness dari Andika. Tapi baiknya mungkin suatu saat nanti, saat warga kita matang, sudah secara umum bisa melupakan (kejadian PKI) itu," ujar Firman kepada Media Indonesia, Kamis (31/3).
"Seharusnya hal-hal seperti ini di-keep saja. Untuk membuat situasi dan kondisi kondusif," imbuhnya.
Baca juga: Ini Isi Tap MPRS tentang Pembubaran PKI
Menurutnya, situasi sekarang belum kondusif, sehingga pernyataan Andika menambah kegerahan kondisi politik. "Sama seperti (isu) LGBT, itu memang satu statement yang oke untuk negara sudah mapan. Tapi, Indonesia mengalami masa pahit dengan komunisme," pungkas Firman.
Lebih lanjut, Firman berpendapat watak komunis biasanya ketika ada kesempatan akan membangun suatu basis atau perkumpulan, yang bisa saja berdampak negatif bagi negeri.
"Maksud Panglima saya bisa mengerti. Tapi timing-nya tidak pas," ucapnya.(OL-11)
