INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mempunyai posisi yang strategis untuk membangun aparatur yang demokratis, profesional dan melayani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Hal itu diutarakan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD dalam Stadium General di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Rabu (30/3).
Menkopolhukam memaparkan, aparatur pemerintahan yang merupakan salah satu sumber pengkaderan dan rekrutmennya ada di IPDN, memiliki tugas untuk membangun kesejahteraan rakyat melalui demokrasi dengan sikap pelayanan.
Selain berbicara terkait stabilitas politik, hukum dan keamanan, narasi tentang Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu bahasan yang disampaikan pula oleh Menkopolhukam.
Berdasarkan Perpres No. 22 tahun 2010 dan No 15 tahun 2016, papar Mahfud, kita akan menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045. Indonesia Emas ini dapat dikatakan sebagai negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
NKRI bisa mencapai Indonesia Emas apabila telah meraih beberapa aspek, seperti masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia. Pendapatan perkapita sekita US$ 23.900, angka partisipasi perguruan tinggi mencapai 60% dan lulusan SMTA sudah mencapai > 70%.
"Kita bisa mencapai itu apabila kita konsisten menyelenggarakan negara sesuai dengan ideologi," tandas Mahfud.
Selain terkait Indonesia Emas, Mahfud juga kembali menegaskan tentang pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya untuk seluruh praja IPDN yang merupakan calon aparatur sipil negara Indonesia.
Ketika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh praja terkait bagaimana cara menjaga public trust, Mahfud mengatakan bahwa modal dasar menjaga public trust adalah moralitas.
“Kita harus memiliki nilai-nilai moral, etika, tunduk pada peraturan, transparan, akuntabel, mau berdialog, melayani, nilai-nilai yang bisa mendukung kita bisa dipercaya. Hal ini lah yang nanti dapat menjaga kita memelihara public trust," tegas Mahfud.
Karena di era demokrasi ini, apabila kita tidak pintar dalam memperbaiki berbagai disorientasi yang terjadi karena pelanggaran hukum, maka kita akan menghadapi distrust (ketidakpercayaan).
Baca juga : KPK Kembali Menahan Annas Maamun
"Dan apabila distrust ini dibiarkan berkembang dan semakin massif, maka akan terjadi disobedient (pembangkangan). Ini yang harus kita cermati dan antisipasi”, pesan Menkopolhukam
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan kehadiran Menkopolhukam merupakan suatu kebanggaan untuk IPDN. Sebagai salah satu negarawan, kata rektor, Mahfud MD telah berhasil melaksanakan stabilisasi dalam bidang politik, hukum dan keamanan.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Mahfud, banyak sekali capaian-capaian ataupun peningkatan yang diperoleh Indonesia,”, tutur Hadi Prabowo.
Selain stabil dan kondusifnya situasi politik, hukum dan keamanan Indonesia, imbuh rektor, Mahfud MD juga dinilai berhasil mendorong Indonesia meningkatkan indeks demokrasi dengan nilai 6,71. Nilai ini menunjukan bahwa pelaksanaan demokrasi dan keamanan di Indonesia cukup baik
Selain indeks demokrasi, indikator makro ekonomi yang menyentuh angka 3,69% juga merupakan peningkatan besar bagi Indonesia.
Rektor IPDN juga menegaskan, kita tidak akan mampu meningkatkan perwujudan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi juga tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya pembangunan. Dan pembangunan tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada stabilitas politik, hukum keamanan yang kondusif, stabil dan terkendali.
Pada stadium general bertema “Penguatan Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan Dalam Negeri”ini IPDN juga memberikan penghargaan Kartika Asta Brata Utama kepada Menkopolhukkam yang diserahkan langsung oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo.
Rektor IPDN menerangkan, penghargaan dan apresiasi ini diberikan atas jasa luar biasa Menkopolhhukam dalam memberikan kontribusi kepada IPDN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, ilmu pemerintahan dan berprestasi di bidang pemerintahan.
Hadi Prabowo juga menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh civitas academica IPDN mendapat penjelasan langsung dari Menkopolhukam terkait kebijakan-kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan, yang nantinya dapat meningkatkan wawasan dan kapasitas ASN dan praja IPDN.
Kegiatan stadium general ini dilaksanakan secara daring dan luring dan diikuti oleh seluruh civitas academica IPDN, baik yang berada di kampus Jatinangor maupun yang berada di kampus daerah, serta disaksikan pula oleh seluruh mahasiswa pasca sarjana dan keprofesian IPDN secara daring. (RO/OL-7)
