MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap tegas terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Lembaga Antikorupsi diminta memanggil paksa Andi Arief jika kembali mangkir dari pemanggilan
"Ini (pemanggilan pemeriksaan) kewajiban warga negara, jadi harus hadir. Justru kalau mangkir malah dibawa paksa," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Rabu (30/3).
Andi Arief dipanggil KPK pada Senin (28/3) Keterangan dia dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU).
Andi Arief mangkir dari panggilan itu dengan dalih tidak menerima surat panggilan KPK. Namun, ketidakhadirannya itu dinilai sudah masuk dalam hitungan mangkir.
"(Kalau) dua kali mangkir maka diterbitkan surat perintah membawa," ujar Boyamin.
Andi Arief juga diminta kooperatif. Dia harusnya datang kapanpun sebagai pengganti mangkir dari panggilan sebelumnya.
"Semestinya Andi Arief bisa datang kapanpun ke KPK sebagai bentuk penghormatan proses hukum," tutur Boyamin.
KPK sudah melakukan pemanggilan ulang kepada Andi Arief. Surat pemanggilan bakal dikirimkan ke rumahnya yang berdomisili di Cipulir, Jakarta Selatan.
"Kami mengingatkan kepada saksi untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan berikutnya. Surat akan dikirim pada alamat yang sama di Cipulir," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis.
Andi Arief diharap hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. Keterangan dia dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU.
Sementara itu, Andi Arief masih ngotot tidak dipanggil KPK. Dia mengeklaim tidak memiliki rumah di Cipulir. Namun, dia mengamini mempunyai kontrakan di Cipulir.
"Perlu diketahui 20-27 Maret saya di Lampung bersama seluruh keluarga. Kontrakan saya enggak ada orang. Apakah hantu yang menerima surat panggilan?" tulis Andi Arief melalui akun Twitter @Andiarief_. (OL-8)
