29 March 2022, 11:34 WIB

Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Tangani Papua


Sri Utami | Politik dan Hukum

MI/Palce
 MI/Palce
Jenazah Pratu (Marinir) Wilson Anderson Here yang gugur diserang KKB di Papua, tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (28/3/2022).

PEMERINTAH diminta untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua. Pendekatan yang berfokus kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamanan dan warga sipil serta upaya melemahkan kekuatan KKB, perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas.

"Kejadian teror KKB semakin sering terjadi bahkan dengan menggunakan persenjataan yang lebih kuat. Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Artinya upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif," jelas anggota Komisi I DPR Sukamta saat dihubungi, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Kasus Mafia Minyak Goreng, MAKI Gugat Mendag

Terjadinya kembali serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur serta 8 lainnya terluka pada Sabtu (26/3/2022), merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan, mengingat kejadian penyerangan KKB semakin sering terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Dengan demikian total prajurit yang tewas akibat serangan KKB berjumlah lima orang dan delapan warga sipil.

"Harus ada peningkatan kerja tim intelejen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang," imbuhnya.

Penanganan KKB tidak sama dengan cara mengatasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88. Terdapat kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua.

Baca juga: Warga Maluku Jabodetabek Deklarasi Dukung Ganjar-Puan

Hal ini sangat membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Kejadian ini akan terus berulang dan jatuh korban jika kebijakan tidak segera dibenahi.

"Pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian kepada Papua. Dalam pembangunan infrastruktur kelihatan jor-joran, namun dalam soal Papua, otonomi khusus, kebijakan keamaman, penyelesaian kasus HAM, terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas," cetusnya. (Sru/A-3)

BERITA TERKAIT