22 March 2022, 17:29 WIB

Permohonan Penangguhan Penahanan Doni Salmanan Ditolak, Istri Datang Menjenguk


Siti Yona Hukmana | Politik dan Hukum

Medcom/Siti Yona Hukmana.
 Medcom/Siti Yona Hukmana.
Dinan Nurfajrina Salmanan.

PENYIDIK Bareskrim Polri menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka kasus investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Quotex, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Polisi khawatir crazy rich asal Bandung itu kabur.

"Alasan subjektif menurut KUHAP, takut melarikan diri, menghalangi penyidikan, dan menghilangkan barang bukti," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Kombes Reinhard Hutagaol kepada Medcom.id, Selasa 22 Maret 2022.

Medcom.id menerima informasi penolakan permohonan penangguhan penahanan itu dari kuasa hukum Doni, Ikbar Firdaus N. "Belum dikabulkan," kata Ikbar saat dikonfirmasi terpisah.

Ikbar mengaku melayangkan surat permohonan itu pas Doni ditahan usai menyandang status tersangka pada Selasa malam 8 Maret 2022. Istri Doni, Dinan Nurfajrina Salmanan, menjadi satu-satunya penjamin.

Meski permohonan penangguhan penahanan ditolak, selebgram Dinan masih bisa menjenguk Doni di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Dinan Nurfajrina datang menjenguk Doni siang tadi. "Iya (datang untuk) menjenguk, kangen-kangenan," kata Ikbar.

Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Quotex pada Selasa malam 8 Maret 2022. Afiliator Quotex itu langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, selama 20 hari ke depan.

Doni dijerat pasal berlapis. Pria kelahiran 1998 itu dipersangkakan terkait judi online, penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: Rizky Billar Akui Kenal Doni Salmanan dari Teman

Itu sesuai Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, 5 dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. (OL-14)

BERITA TERKAIT