WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta mall pelayanan publik (MPP) harus jadi pintu masuk revitalisasi reformasi birokrasi di Indonesia. Pasalnya, pelayanan publik yang prima dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah pusat dan daerah.
"Sebagaimana diketahui, pelayanan publik merupakan salah satu urat nadi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat," ujar Ma’ruf saat memberi arahan dalam Rapat membahas perkembangan pelayanan publik di NTT melalui MPP di Kantor Bupati Manggarai Barat, Wae Kelambu, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin.
Menurut Ma’ruf, melalui pelayanan publik yang optimal bisa menarik minat investasi para pelaku ekonomi dan pengusaha, serta wujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Hingga awal 2022 ini, ungkap Ma’ruf, sudah terselenggara 52 MPP di seluruh Indonesia yang telah diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Saya berharap betul agar pada tahun 2022-2024 jumlah MPP terus bertambah terutama Kabupaten/Kota yang sudah mendandatangani Komitmen dengan KemenPANRB. MPP lainnya yang sudah operasional tetapi belum diresmikan agar segera minta verifikasi/sertifikasi ke KemenPANRB," pintanya.
Di NTT sendiri, tutur Wapres, dirinya mendapat laporan bahwa dari 21 Kabupaten dan 1 Kota di NTT, baru terdapat 2 kabupaten yang telah melaksanakan soft launching MPP, yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada.
"Kedua MPP (tersebut) belum masuk dalam hitungan 52 MPP tadi, karena belum diresmikan oleh Menteri PANRB. Berdasarkan Perpres 89 tahun 2021, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Wapres kembali menegaskan bahwa penyelenggaraan MPP tidak perlu harus membangun gedung baru yang besar dan megah.
Baca juga : Stafsus Presiden Dorong Penerbitan NIK untuk Penyandang Disabilitas
"Optimalisasikan gedung yang ada dan sesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah," pintanya.
Lebih jauh, Wapres mengingatkan bahwa masyarakat memiliki kacamata sendiri untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi. Menurut Wapres, bagi masyarakat keberhasilan reformasi birokrasi hanya dilihat dari 2 hal.
"Pertama, pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah cepat, mudah, murah dan tidak berbelit. Kedua, bebas korupsi dan tidak ada pungutan lain di luar retribusi/biaya resmi," terangnya.
Sejauh ini, menurut Wapres, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang saat ini telah memasuki tahun ketiga road map periode 2020-2024 atau road map terakhir dari grand design RBN telah banyak mengalami kemajuan.
"Banyak kemajuan yang telah dicapai yang dapat dilihat dari pencapaian indeks-indeks reformasi birokrasi yang digunakan secara internasional untuk mengukur kinerja pemerintahan," ujarnya.
Namun demikian, Wapres menyayangkan bahwa kemajuan reformasi birokrasi ini ternyata belum banyak “netas” atau belum banyak dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
"Jangan sampai hasil reformasi birokrasi lebih banyak dinikmati oleh internal birokrasi. Dampak dari reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui kualitas seluruh pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat," pungkasnya. (OL-7)
