23 February 2022, 13:30 WIB

Ahli Tegaskan Girik Bukan Bukti Kepemilikan Tanah


Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

Dok MI
 Dok MI
Ilustrasi

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan sengketa lahan di daerah Salembaran Jaya, Kosambi, Kabupaten Tangerang. antara Tonny Permana sebagai penggugat dan Ahmad Ghozali sebagai tergugat

Kali ini, majelis hakim mendengarkan pendapat dari saksi ahli Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Budi Nurtjahyono dalam perkara saling klaim tanah tersebut.

Atas sengkarut tersebut, Budi sebagai saksi ahli menjelaskan bahwa girik yang dimiliki oleh pihak Ahmad Ghozali bukan sebagai bukti hak kepemilikan tanah. 

Ia menegaskan kepemilikan hak atas tanah yang sah dan diakui negara adalah sertifikat.

"Girik sama sekali bukan bukti kepemilikan. Dia (girik) hanya menunjukkan siapa pembayar pajak, di mana dia berada tanahnya, siapa namanya. Itu saja," kata Budi, di PN Tangerang, Selasa (22/2).

Budi merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960. Putusan itu menegaskan surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi atau girik bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilik atas tanah.

Oleh karena itu keberadaan girik tidak bisa dibandingkan dengan sertifikat hak milik, atau dengan kata lain girik tidak bisa membatalkan sertifikat. Budi berharap majelis hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan. 

"Kepemilikan hak itu adalah sertifikat. Itu tertinggi di republik ini, tidak ada yang lain. Mudah-mudahan syarat itu bisa ditangkap oleh semua pihak bahwa girik hanya menunjukkan siapa pembayar pajak," jelasnya. 

Ia menambahkan, penerbitan girik selalu berdasarkan dokumen C yang tersimpan di kantor pajak bumi. Selain itu terdapat blangko khusus pada periode tertentu serta konsistensi institusi dan stempel dalam satu girik.

Terpisah, kuasa hukum Tonny Permana, Hema A. M. Simanjuntak mengaku semakin optimistis dengan hasil sidang kali ini. Pasalnya, pihaknya memiliki SHM dan bukti pendukung lainnya.

"Kami akan memberi kesempatan kepada majelis untuk menyimpulkan, namun kami sangat senang hari ini karena tujuan kami menghadirkan Pak Budi sebagai ahli, goal-nya tercapai menurut kami. Karena ada beberapa pertanyaan dari kami kumpulkan, bukti-bukti yang diberikan, setiap pihak berhak memberikan bukti. Berdasarkan bukti yang ada, kami lebih yakin kami lebih kuat, meski tidak kami tunjukkan ke publik," jelas Hema.

Lebih lanjut, Hema menegaskan pihaknya sudah memiliki sertifikat lebih dari lima tahun. Tanah tersebut dipastikan terawat karena selama ini dijaga dengan dibuktikan adanya patok-patok.

Sebelumnya, laporan kasus sengketa tanah ini juga diterima Panitia Kerja Mafia Tanah DPR dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kedua belah pihak saling mengklaim kepemilikan.

Dalam kasus tersebut mengemuka adanya dugaan pemalsuan surat tanah dan penyerobotan tanah. Kedua pihak berperkara saling klaim. Pihak Tonny Permana menduga itu dilakukan oleh Ahmad Ghozali. Adapun kubu Tonny menegaskan bahwa pihaknya merupakan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM). 

Lebih lanjut, Hema menegaskan pihaknya sudah memiliki sertifikat lebih dari lima tahun. Tanah tersebut dipastikan terawat karena selama ini dijaga dengan dibuktikan adanya patok-patok.

Sebelumnya, laporan kasus sengketa tanah ini juga diterima Panitia Kerja Mafia Tanah DPR dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kedua belah pihak saling mengklaim kepemilikan.

Tonny Permana mengadukan persoalan ini kepada Kompolnas. Belakangan, Tonny Permana dilaporkan oleh Ahmad Ghozali pada 14 Desember 2021 dengan nomor laporan STTLP/B/6326/XII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Surat perintah penyelidikan terbit sehari setelah pelaporan, yakni pada 17 Desember 2021.

Kuasa hukum Tonny Permana, Candra Sinaga, mempertanyakan laporan pidana terhadap kliennya di Polda Metro Jaya. Menurutnya, laporan tersebut merupakan buntut dari gugatan perdata yang diajukan Tonny kepada Ghozali yang sampai saat ini masih berjalan di pengadilan Tangerang. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sertifikat tanah sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas lahan yang dimiliki.
Keberadaan dokumen tersebut akan menjadi bekal kuat bagi masyarakat jika suatu hari dihadapkan pada sebuah sengketa.

“Kalau Bapak sudah ada rumah atau kebun di situ 20 tahun tapi belum punya sertifikat, tiba-tiba ada orang datang mengaku punya dia. Pegangannya mana? Sertifikat ini pegangan kita. Ini yang namanya kepastian hukum hak atas tanah,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Dairi, Sumatra Utara, Kamis (3/2).

Ia mengaku sering kali mendapat keluhan terkait konflik tanah setiap kali berkunjung ke daerah-daerah, mulai dari sengketa antara warga dan warga, warga dan pemerintah, hingga warga dan perusahaan swasta. Permasalahan itu kerap tidak dapat terselesaikan karena tidak ada sertifikat tanah yang bisa menjadi bukti kuat. (Medcom/Ant/OL-8)

BERITA TERKAIT