13 February 2022, 11:48 WIB

KSP Turun ke Wadas untuk Cari Solusi Persoalan Pembangunan Bendungan


 Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Aji Styawan
 ANTARA FOTO/Aji Styawan
Aliansi Mahasiswa Semarang Raya lakukan aksi Kamisan Solidaritas untuk Warga Wadas di depan Mapolda Jateng, Semarang, Jateng, Kamis (10/2).

KANTOR Staf Presiden (KSP) mengirim tim ke Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, untuk bertemu langsung dengan masyarakat setempat.

Melalui upaya tersebut, KSP ingin mendengar langsung kesaksian dan keinginan masyarakat terkait proses pembebasan lahan sebagai bagian dari pembangunan Waduk Bener.

“Kami ingin mendapatkan informasi secara menyeluruh seputar kronologi insiden pada rabu (8/2) lalu. Kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat mereka soal pembangunan bendungan Bener,” ujar Tenaga Ahli Utama Joanes Joko melalui keterangan resmi, Minggu (13/2).

Di dalam kunjungannya itu, Joko menemui perwakilan kelompok masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap pembangunan infrastruktur air tersebut.

Mereka yang mendukung memiliki pemahaman bahwa proyek itu nantinya akan memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan.

Sebaliknya, warga yang menolak menganggap proyek itu akan menghilangkan mata pencaharian warga setempat.

Baca jugaAnsor: Pemadaman Listrik di Wadas Bentuk Tindakan Dzalim

Di hadapan ratusan warga desa Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener, Joko membuka dialog dengan etika masyarakat Jawa.

“Dalem nyuwun duko panjenengan. Kami datang untuk mendengarkan unek-unek warga. Silakan ceritakan yang sebenarnya. Yang mau marah-marah, nggih monggo,” tutur Joko.

Mendapat kesempatan tersebut, satu persatu warga buka suara soal insiden penangkapan hingga alasan penolakan penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener. Sesekali emosi warga tidak terkontrol saat menceritakan kronologi peristiwa. Bahkan, ada yang terlihat menangis.

Dari dialog tersebut, Joko mengungkap beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti.

"Utamanya adalah pelaksanaan operasi di lapangan oleh aparat keamanan yang perlu dievaluasi, dan alasan penolakan warga yang didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya,” ucapnya.

Ia pun memastikan bahwa, ke depan, KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat desa Wadas agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan.

Sebelumnya, KSP juga menemui Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah. Dalam Pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, KSP banyak mendapat informasi terkait prosedur pengamanan, insiden penangkapan warga, hingga duduk perkara pembangunan.

“Kami sudah dapat kepastian dari pak Kapolda, warga yang sebelumnya diamankan sudah dilepaskan kembali,” tandas Joko. (Pra/OL-09)

BERITA TERKAIT