29 January 2022, 19:40 WIB

Masa Kampanye Dipangkas, Antisipasi Gangguan Distribusi Logistik


Putra Ananda | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
 ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Petugas mengangkat logistik Pemilu 2019

RENCANA pemangkasan masa kampanye Pemilu 2024 dinilai dapat menganggu proses distribusi logistik salah satunya terkait surat suara. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan proses persiapan distribusi logistik dilakukan oleh KPU bersamaan saat masa kampanye.

"Saat kampanye itu juga biasanya digunakan untuk KPU mempersiapkan logistiknya. Kalau waktunya pendek beresiko apakah distribusi logistik itu dapat tuntas terdistribusi," ungkap Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (29/1).

Khoirunnisa menjelaskan berdasarkan Undang-Undang (UU) tahapan masa kampanye dilaksanakan setelah 3 hari setelah KPU menetapkan calon peserta pemilu legislatif maupun presiden. Disaat yang bersamaan KPU juga sudah mulai melaksanakan proses pencetakan surat suara yang akan didistribusikan nantinya.

"Masa kampanye kan tidak hanya sekedar aktifitias kampanye di tahapan kampanye saja. KPU juga perlu mempersiapkan logsitik," ungkapnya.

Khoirunnisa menuturkan, dalam menetapkan masa kampanye, KPU perlu mempertimbangkan masa penanganan sengketa pencalonan. KPU perlu menyediakan jeda waktu dalam penanganan sengketa apabila ada calon yang mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau kemudian setelah calon itu ditetapkan misalnya calon TMS. cukup tidak waktunya untuk selesaikan proses sengketa itu kalau kampanye dipotong pendek," ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, tidak ada ketentuan soal durasi masa kampanye dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ia mengungkapkan, undang-undang hanya mengatur masa kampanye dimulai tiga hari sejak penatapan calon dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara.

Baca juga: Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu DIgelar 7-9 Februari 

"Terkait dengan usulan untuk memperpendek masa kampanye Pemilu 2024, sebagaimana usulan beberapa anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang lalu, KPU tentu akan mempertimbangkan dengan saksama," ujar Pramono

Namun, menurut Pramono, rancangan masa kampanye selama 120 hari yang dibuat KPU untuk Pemilu 2024 sebetulnya sudah jauh berkurang dari pemilu sebelumnya. Dia mengatakan, pada 2019, masa kampanye berlangsung selama 6 bulan 3 minggu. Bahkan pada 2014, masa kampanye berlangsung selama 15 bulan.

"Jadi 120 hari masa kampanye yang dirancang KPU saat ini telah berkurang banyak dari pemilu-pemilu sebelumnya," tuturnya.

Pramono pun menuturkan, masa kampanye sangat bergantung pada dua hal. Pertama, sengketa TUN pemilu, jika ada peserta pemilu atau caleg yang mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu dan PTUN.

"Sengketa tersebut baru bisa diajukan setelah penetapan DCT. Soal sengketa, kewenangannya berada di Bawaslu dan lingkungan peradilan TUN," ujar Pramono.

Pun begitu dengan lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu, terutama surat suara. Pramono mengatakan, surat suara dapat diproduksi setelah penetapan DCT dan tuntas sengketa TUN pascapenetapan DCT. Sebab, surat suara harus memuat nama, tanda gambar atau foto, dan nomor urut peserta pemilu dan para caleg.

"Mengenai lelang diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa yang prosedurnya harus dipatuhi agar tidak terjadi inefisiensi atau korupsi. Selain itu, distribusi logistik bukan hanya ke seluruh wilayah Indonesia, namun juga ke seluruh TPS di 130 perwakilan RI di luar negeri," kata dia. (OL-4)

BERITA TERKAIT