28 January 2022, 15:15 WIB

Ketua DPR Minta Mafia pupuk harus ditindak


Sri Utami | Politik dan Hukum

Antara '
 Antara '
 Penggunaan pupuk bersubdisi


KELANGKAAN pupuk bersubsidi yang selalu dikeluhkan petani sudah menjadi masalah klasik yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap mafia pupuk bersubsidi yang selalu menyulitkan petani di berbagai daerah.

“Saya meminta pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian, segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi. Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1).

Puan mengklaim sering menerima keluhan dari petani. Mulai dari keluhan persediaan pupuk yang langka, hingga harga pupuk subsidi yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Puan pun geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.

“Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET,” cetusnya.

Baca juga: Jaga Kekayaan Desa Adat di Bali, Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat

Persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan karena praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.Para mafia melakukan penyelewengan pupuk subsidi mulai dari perencanaan seperti penyusunan alokasi dan penentuan distributor. Kemudian dari sisi distribusi hingga penyaluran ke tangan petani.

Selain itu dia menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengenai manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Manipulasi data tersebut yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

“Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Ombudsman melaporkan 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK tahun 2021. Selain itu ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.

Temuan ini menjadi indikasi validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk pun menjadi tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi. 

Berbagai laporan mengungkap, pupuk bersubsidi banyak bocor ke jalur tidak resmi dan dikuasai tengkulak, calo, joki, hingga juragan pupuk yang bukan bagian dari jalur distribusi resmi. Puan menyatakan, praktik penyelewangan pupuk subsidi sudah menjadi masalah serius yang harus segera dibereskan.

“Pengawasan dan penindakan di lapangan oleh KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) tidak boleh main-main. Kami di DPR juga akan terus mengawal. Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani,” tukasnya. (P-5)

BERITA TERKAIT