RELAWAN Siap Ganjar Presiden (SIGAP) memertanyakan laporan terhadap Ganjar Pranowo oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Jenderal SIGAP Indonesia Tam Hutabarat mengatakan pelaporan yang diduga terkait kasus KTP elektronik ini bersifat politis.
"Kemunculan nama Ganjar Pranowo dalam perkara korupsi proyek e-KTP saat ini lebih bersifat politis saja. Sebab bisa saja ada kelompok mau melemahkan atau meredam karir politik Ganjar Pranowo khususnya dalam kontestasi politik pilpres 2024," ujarnya, Jumat (7/1).
Kasus yang telah menetapkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pihak lain sebagai pelaku dalam korupsi KTP elektronik telah membuktikan Ganjar tidak terlibat.
"Ganjar clear dalam perkara ini, tak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia ikut menikmati uang dari proyek e-KTP, dan Ganjar sendiri sudah berkali-kali menegaskan tidak ikut terlibat," tegasnya.
Menurutnya dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah ini sebagai capres pada pilpres 2024 tidak terpengaruh dengan menggunakan isu korupsi.
"Saya kira masyarakat kita ini sudah cerdas dan kritis tidam bisa dipengaruhi dan didikte pilihan-pilihan politiknya," cetusnya.
Tiga nama yang sering muncul pada berbagai survei capres yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terus bersaing dalam jajaran teratas survei. Hal ini sambungnya menunjukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Ganjar Pranowo.
Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan organisasi Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ke KPK Laporan tersebut menerangkan dugaan keterlibatan Ganjar dalam kasus KTP elektronik saat menjadi legislator. (OL-13)
Baca Juga: Hilang Kendali, Mobil Boks Tabrak Pembatas Jalan di Tol Sedyatmo
