DALAM satu pekan ini setidaknya sudah ada tiga peristiwa bentrokan antaroknum anggota Polri dan TNI dan antaroknum anggota mantra yang membuat miris publik.
Tiga bentrokan tersebut yakni seperti di Ambon, Papua, dan di Batam. Beruntung ketiga bentrokan tersebut berujung damai di antara mereka.
Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menegaskan, yang pasti bentrokan antaroknum aparat keamanan bisa berdampak buruk bagi kinerja mereka, baik dalam penegakan kedaulatan, penegakan keamanan, ketertiban masyarakat, maupun penegakan hukum.
Oleh karena itu bentrokan di antara mereka harusnya dihindari. "Benturan antarkesatuan, baik sesama TNI, sesama Polri maupun antara TNI dengan Polri memang selalu potensial terjadi, apalagi di daerah konflik," ujar Khairul di Jakarta, Selasa (30/11).
Khairul menyebut, ada beberapa hal yang membuat bentrokan di antara oknum kerap terjadi. Selain karena tingkat stres yang jelas lebih tinggi, juga harus mengakui bahwa para prajurit, baik TNI maupun Polri memang dicetak untuk bermental juara. Oleh karena itu, kesalahan dan kekalahan adalah hal yang dianggap sangat memalukan.
"Kemudian harus disoroti juga adanya kesenjangan antara konstruksi realitas digital dengan realitas sosial," jelasnya
Di ruang digital, sambung Khairul, tampak ada sinergitas yang baik ditampilkan pimpinan TNI dan Polri melalui beragam event dan momen seremonial.
Namun persoalan yang memicu perkelahian bahkan kontak senjata risikonya bisa membahayakan para prajurit itu sendiri dan dapat mengancam keselamatan warga masyarakat.
Khairul mengungkapkan, bentrokan di antara mereka pemicunya ada di dalam rumah. Seperti egosektoral, superioritas, kebanggaan dan jiwa korsa yang dipompa berlebihan, yang kemudian berekses rendahnya penghormatan dan hadirnya ketidaksukaan pada pihak lain.
Di sisi lain, masing-masing pihak juga perlu introspeksi diri, terutama terkait kepercayaan publik.
Polri misalnya, sebagai institusi yang memiliki fungsi pelayanan publik harus terus memperbaiki diri untuk meningkatkan dukungan publik dengan meminimalisir praktik buruk dalam kerja-kerja pelayanan publik dan penegakan hukum yang dilakukan.
Khairul mengatakan, TNI (AD, AL dan AU) memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik dan mestinya tidak banyak terlibat langsung dalam urusan-urusan publik. Oleh karena itu prajurit TNI harus bisa mengendalikan diri dari keterlibatan berlebihan dan tidak menonjolkan superioritasnya.
"Kuncinya ada pada pembenahan integritas moral dan praktik-praktik kepemimpinan terutama bagi para pimpinan/perwira di lapangan, itu akan menjadi teladan bagi para personel di bawahnya," paparnya.
Pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag), Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitorus mengatakan, bentrok antaroknum anggota TNI dengan oknum anggota Polri atau antaroknum anggota TNI dengan oknum anggota TNI disebabkan dalam seleksi perekrutan kurang ketat khususnya dalam tes psikologi.
Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan secara berkala terhadap para anggota TNI dan anggota Polri pada tingkat Tamtama dan Bintara agar bisa terdeteksi secara dini terhadap anggota yang perlu pembinaan khusus. Bentrokan antara anggota TNI dengan anggota Polri bisa merusak nama institusi.
Direktur Rumah Politik (RoI) Indonesia ini menuturkan, Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru saja dilantik sedang diuji kemampuannya untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat.
Bentrokan antara matra ini juga merupakan tes kepemimpinan Jenderal Andika yang juga dipandang sebagian kalangan berpotensi menjadi kandidat capres pada 2024.
Fernando meminta agar seluruh anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak lagi memiliki jiwa korsa hanya untuk kesatuan atau institusinya saja tetapi harus menanamkan jiwa korsa dalam kesatuan Indonesia.
Panglima TNI, sambung Fernando, harus melakukan tindakan yang tegas terhadap anggotanya yang menyimpang. Bila perlu Panglima TNI lakukan pemecatan terhadap oknum anggotanya yang sudah mencoreng nama baik institusi
Kapuspen TNI Mayjen TNI Prantara Santosa menyatakan, Pusat Polisi Militer TNI bersama-sama dengan Pusat Polisi Militer TNI AD atau Angkatan terkait sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut.
"TNI juga sudah melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut," ujar Mayjen TNI Prantara Santosa dalam keterangannya, Selasa (30/11). (RO/OL-09)
