16 September 2021, 14:04 WIB

Ini Usulan NasDem Terkait Jadwal Pemilu Masa Transisi Pemerintahan


Putra Ananda | Politik dan Hukum

Mi/M Irfan
 Mi/M Irfan
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi NasDem Saan Mustopa

PARTAI NasDem mengusulkan agar penetapan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 dapat mempertimbangkan masa transisi pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi NasDem Saan Mustopa meminta agar penetapan hari pemungutan suara tidak terpaut jauh dengan masa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di bulan Oktober.

"Terkait waktu pelaksanaan Pemilu kita juga harus memperhatikan keefektifitas pemerintahan. Ini penting," ujar Saan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu, DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).

Menurut Saan, jeda waktu masa peralihan transisi pemerintahan yang terlalu lama dapat berimbas pada terganggunya roda pemerintahan yang masih berjalan. Hal tersebut dapat berimbas pada keefektifan kebijakan pemerintahan Joko Widodo di akhir masa jabatannya.

"Ini otomatis sudah terganggu jalannya pemerintahan. tim sukses yang menang pasti sudah mulai menekan, maka dari itu jangan kita membiarkan transisi terlalu lama. sisa pemerintaha Jokowi pasti akan terganggu," ujar Saan.

Baca juga : Pemerintah Tolak Usulan Pemilu Digelar 21 Februari 2024

Selain catatan tentang keefektifan masa transisi pemrintahan, Saan juga memberikan catatan tentang efisiensi pengunaan anggaran pelaksanan Pemilu serentak di tengah pandemi covid-19. KPU mengusulkan anggaran Rp 86 triliun untuk Pemilu dan Rp 26 triliun untuk Pilkada. Saan meminta KPU untuk melakukan penghematan anggaran sehemat mungkin dalam melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

"Situasi ekonomi kita ini terdampak pandemi memang sulit. Dan bahkan ini menjadi salah satu fokus perhatian dari publik terkait soal anggaran," tegasnya.

Kendati demikian Saan menegaskan bahwa efisiensi anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 diharapkan tidak sampai mengabaikan beban kerja kerumitan para penyelenggara. Pemerintah tetap perlu menyeimbangkan penggunaan anggaran Pemilu 2024 dengan beban kerja dan kerumitan pelaksanaan Pemilu.

"Beban kerja dan kerumitan Pemilu 2024 itu juga harus dipahami. Ada pilkada yang tidak bisa dikutak-katik sehingga tingkat kerumitan Pemilu dan beban penyelenggara akan berat," ungkapnya. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT