KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis salinan putusan lengkap majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Tujuannya, menentukan langkah hukum berikut yang dilakukan KPK.
"Kami akan menunggu salinan putusan lengkap dan tim JPU akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. Kemudian, membuat analisis dan rekomendasi kepada pimpinan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangan resmi, Jumat (16/7).
Lembaga antirasuah dikatakannya mengapresiasi putusan majelis hakim terhadap para terdakwa dalam kasus suap izin ekspor bibit lobster. Diketahui, Edhy dijatuhi hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.
Baca juga: Soal Vonis 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo Belum Putuskan Banding
"Namun, sebagaimana dinyatakan tim JPU KPK dalam sidang putusan, kami masih bersikap pikir-pikir terkait putusan tersebut," pungkas Ipi.
Selain pidana penjara, Edhy juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan US$77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan. Serta, pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.
Edhy dinilai terbukti menerima suap sebesar US$77 ribu atau sekitar Rp1,12 miliar dan Rp24,62 miliar terkait proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster. Berikut, izin ekspor benih bening lobster kepada para eksportir.
Baca juga: Hak Politik Edhy Prabowo Dicabut 3 Tahun
Sementara itu, tiga terdakwa yang merupakan anak buah Edhy divonis dengan pidana 4,5 tahun penjara dan pidana denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Para terdakwa, yakni Andreau Misanta Pribadi dan Safri selaku staf khusus Edhy, serta Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy.
Kemudian, Ainul Faqih selaku staf istri Edhy dan pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe divonis penjara 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.(OL-11)
