16 June 2021, 19:03 WIB

Ini Alasan Presiden belum Kirim Surpres RUU IKN


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi covid-19 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta.

DEPUTI IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro membeberkan alasan Presiden Joko Widodo belum menyerahkan surat presiden (surpres) terkait pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) kepada DPR RI.

Dia menekankan bahwa RUU IKN dipastikan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Namun, Presiden masih membutuhkan beragam informasi aktual dari lapangan, sebelum menyerahkan surpres ke parlemen.

"Bagi Presiden, suara masyarakat Penajam Paser Utara merupakan informasi penting," tutur Juri saat berdialog dengan Forkompimda Penajam Paser Utara, Rabu (16/6).

Baca juga: Baleg belum Terima Surpres dan Draf RUU Ibu Kota Negara

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa proyek IKN di Kalimantan Timur tetap memperhatikan kearifan lokal. Sehingga, pelaksanaan pembangunan IKN menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah, yang kemudian diturunkan ke peraturan daerah (Perda).

“Perda ini akan menjadi landasan hukum IKN dalam menampung kearifan lokal,” imbuh Juri.

Dia menyebut proses pembangunan IKN juga menyesuaikan kondisi negara yang masih berjuang melawan pandemi covid-19. Ketua DPRD Penajam Paser Utara Jhon Kenedy sepakat bahwa masukan dari masyarakat harus terakomodasi dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Desain Istana Presiden di IKN Diminta Perhatikan Keamanan

“Banyak masyarakat yang ingin ikut menyuarakan pendapat. Mereka tidak mau tergusur dan butuh eksistensi,” ungkap Jhon.

Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud menyatakan masih ada persoalan dalam rencana pembangunan infrastruktur. Namun, lanjut dia, masyarakat berharap rencana pembangunan IKN segera terwujud.

“Kami yakin IKN tidak hanya membantu perkembangan Kalimantan Timur, tapi Kalimantan secara keseluruhan,” pungkas Abdul.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT