29 April 2021, 20:18 WIB

KKB Dicap Teroris, Gubernur Papua: Stigmatisasi Negatif


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Gubernur Papua Lukas Enembe

GUBERNUR Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat untuk berpikir ulang dalam memberikan label teroris kepada KKB di wilayahnya. Pasalnya, langkah tersebut akan memberikan dampak psikososial bagi warga Papua secara umum dan yang berada di perantauan.

“Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum. Hal ini akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua yang berada di perantauan,” katanya dalam keterangan persnya, hari ini.

Lukas menegaskan, pemerintah provinsi Papua meyakini rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI. Namun, pihaknya menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan. “Bukan melalui pertukaran peluru,” jelasnya.

Baca juga: KKB Papua Dinyatakan Teroris, Polri Kaji Libatkan Densus 88

Dirinya sepakat sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

Namun, Pemprov Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

“Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,” jelasnya.

Menurut Lukas, terorisme merupakan konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektivitas negara dalam pemberian status tersebut.

“Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” ujarnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT