28 April 2021, 17:21 WIB

Usai Diperiksa KPK, Angin Prayitno Enggan Berkomentar


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji seusai diperiksa di KPK.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji dalam kasus dugaan suap pajak. 

Seusai diperiksa, Angin Prayitno enggan memberikan komentar terkait pemeriksaannya. Dia bahkan tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun saat keluar dari gedung KPK.

Angin yang mengenakan masker dan topi tak mengindahkan pertanyaan wartawan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Angin diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

"Yang bersangkutan hadir di Gedung Merah Putih KPK. Dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi penerimaan hadiah, atau janji terkait pemeriksaan perpajakan 2016-2017 pada Ditjen Pajak," jelas Ali, Rabu (28/4).

Baca juga: Sempat Absen, Angin Prayitno Aji Penuhi Panggilan KPK

Diketahui, pemanggilan Angin pada hari ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya pada pekan lalu, Angin tidak bisa hadir karena mengaku sakit.

Dalam kasus itu, KPK sudah mengantongi sejumlah tersangka, namun belum diumumkan. Pengumuman dilakukan bersamaan dengan penahanan. KPK menduga pejabat Ditjen Pajak menerima suap untuk merekayasa pemeriksaan pajak korporasi. 

Baca juga: Soal Kasus Pajak, KPK Sita Barang Bukti dari Pejabat Bank Panin

Kasus suap untuk merekayasa surat ketetapan pajak (SKP) itu diduga melibatkan tiga perusahaan, yakni PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank dan PT Gunung Madu Plantations. Nilai suap diperkirakan mencapai Rp50 miliar.

KPK sudah menggeledah kantor pusat Bank Panin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Penyidik menyita sejumlah barang bukti dokumen dan barang elektronik. Selain itu, KPK juga telah menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations.

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mencegah enam orang ke luar negeri atas permintaan KPK. Dari enam orang yang dicegah, dua di antaranya ASN Ditjen Pajak berinisial APA dan DR. Pencegahan keenam orang itu berlaku selama enam bulan sejak 8 Februari hingga 5 Agustus mendatang.(OL-11)
 

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT