17 April 2021, 14:00 WIB

Pemindahan Ibu Kota Solusi Jangka Panjang Beragam Persoalan


Andhika prasetyo | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago

MANTAN Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengungkapkan pemindahan ibu kota negara merupakan solusi dari persoalan jangka panjang yang dihadapi bangsa Indonesia.

Ada banyak argumentasi kuat yang bisa dijadikan sebagai pedoman pemindahan ibu kota. Pertama terkait kepadatan penduduk di Jawa.

Berdasarkan data Bappenas, saat ini, jumlah penduduk di Jawa mencapai 60% dari total populasi di Indonesia. Padahal, luas pulau tersebut hanya 6% dari total luas wilayah Tanah Air.

Andrinof memperkirakan, pada 2060, jumlah populasi di Jawa akan meningkat sampai dua kali lipat yang akhirnya akan membuat kondisi kehidupan semakin tidak sehat.

"Masalah kependudukan ini menimbulkan konsekuensi. Pembangunan yang terpusat di Jawa membuat lahan pertanian tergerus. Sekitar 40 ribu hektare sawah hilang setiap tahun. Ketahanan pangan kita akan terganggu," ujar Andrinof.

Ia mengatakan pemerintah bisa saja membuka lahan pertanian baru di luar Jawa. Namun, itu akan membutuhkan biaya besar. Terlebih lagi, tidak ada kondisi tanah yang memiliki tingkat kesuburan sebaik Jawa.

"Tingkat kesuburan di Jawa itu yang terbaik di Indonesia, zampai 3,5 kali lipat dari daerah lain. Ini yang perlu dipertimbangkan," ucapnya.

Membludaknya populasi juga akan membawa persoalan pada ketersediaan air. Saat ini, pada musim kemarau, persediaan air di Jawa hanya 20%.

"Sementara di luar Jawa, di Kalimantan, melimpah. Kita memang bisa lakukan teknik penyulingan, tapi itu juga akan butuh biaya besar," sambung pria yang menjadi penggagas awal pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu.

Menurutnya, persoalan kependudukan di Tanah Jawa sudah menjadi masalah akut yang harus ditangani dengan solusi yang luar biasa.

Memindahkan penduduk dengan program transmigrasi pun sudah tidak bisa lagi menjadi solusi.

"Karena ibu kota ada di Jawa, daya tariknya jadi luar biasa. Itu yang membuat kebijakan transmigrasi gagal. Banyak peserta yang tidak betah dan kembali ke Jawa. Jadi kuncinya adalah memang harus memecah magnet. Kita bangun ibu kota di tengah-tengah," jelas dia.

Pemindahan ibu kota juga sangat erat kaitannya dengan upaya pemerataan.

Selama ini, ketimpangan antara Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia sangat terasa. Tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga pendidikan.

Bagi masyarakat di luar Jawa yang ingin memperoleh pendidikan lebih baik, sambung Andrinof, mereka pasti akan mencari perguruan tinggi di Jawa.

"Sebagian besar lulusa SMA terbaik dari luar Jawa pasti melanjutkan perguruan tinggi di Jawa. Akhirnya tinggal menyisakan grade kedua dan ketiga yang mengisi perguruan tinggi di sana. Itulah mengapa akreditasi perguruan tinggi di luar Jawa rata-rata B," jelasnya.

Berkaca dari dua kajian itu saja, menurutnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah solusi konkret bagi persoalan ketimpangan sekaligus penyelamatan Jawa dari kehancuran akibat overpopulasi.

"Yang penting, kita jalankan kebijakan publik ini dengan benar," tandasnya. (OL-13)

BERITA TERKAIT