09 April 2021, 20:04 WIB

Bangun Kesejahteraan Perbatasan Demi Jaga Kedaulatan


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

Dok. BNPP
 Dok. BNPP
Tugu Garuda Pancasila di PLBnAruk, Kalimantan Utara

MENTERI Koordintaor Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yangjuga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun daerah-daerah di kawasan perbatasan negara. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dinilai amat penting sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara.

"Itu lah pentingnya sekarang kita menjaga ini semua, teritorium itu. Karena negara yang berdaulat itu tidak boleh membiarkan sejengkal tanah pun atau batas air pun yang bisa lepas dari kekuasaan atau jangkauan kedaulatan negara kita," kata Mahfud MD dalam pencangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2021 di PLBN Aruk, Kalimantan Barat, Jumat (9/4). 

Mahfud menyampaikan, pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan bagian pelaksanaan melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Keutuhan wilayah harus terus dijaga serta dikelola dengan baik. Keutuhan ideologi sebagai pemersatu bangsa juga perlu terus dijaga.

Dalam mengelola wilayah perbatasan, kata Mahfud, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan agar mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan pembangunan.

"Presiden itu antara lain sering mengatakan negara harus hadir dari pinggiran dan dari tempat-tempat yang terisolasi agar kesejahteraan masyarakat bisa merata ke seluruh wilayah. Sehingga kesatuan teritorial maupun kesatuan ideologi bangsa kita itu tidak terpecah," kata Mahfud.

Baca juga : Kebutuhan 1 Juta Lebih, Lowongan ASN yang Dibuka Hanya 700 Ribu

Dalam kegiatan Gerbangdutas 2021, BNPP mencanangkan program dan anggaran kementerian/lembaga dalam pengelolaan perbatasan negara serta Sosialisasi Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Mendagri yang juga Kepala BNPP Tito Karnavian menyebutkan, pemerintah menganggarkan hampir Rp8,7 triliun untuk pembangunan di 222 kecamatan di wilayah perbatasan.

Untuk di Aruk, pemerintah mendorong percepatan pembangunan pusat ekonomi sesuai mandat Inpres Nomor 1 Tahun 2021. Programnya antara lain menjadikan kawasan itu sebagai sentra-sentra pengolahan komoditas untuk ekspor ke negeri jiran.

"Harapannya kita bisa membanjiri sana (Malaysia) dengan produk-produk unggulan di sini (Indonesia). Harapannya ini adalah masalah kedaulatan negara, siapa yang bisa mendominasi ekonomi itu akan lebih bisa survive. Kita ingin membangun perbatasan demi pemerataan, pembangunan, sekaligus memperkuat ekonomi dan ini menyangkut kedaulatan negara," ucap Tito. (OL-7)

BERITA TERKAIT