TENAGA ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan temuan Amnesty Internasional mengenai kebebasan berpendapat dan unlawfull killing atau pembunuhan luar hukum mesti akurat dan harus ditujukan untuk perbaikan penegakan hukum.
"Saya sudah menyampaikan soal HAM. Dalam setiap negara, ada deklarasi HAM yang bersifat paten dan kita sudah meratifikasi. Artinya apa, standar kebebasan berpendapat, berekspresi dan lainnya dijamin negara," ungkap Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin kepada Media Group News, Rabu (7/4).
Menurut dia, jauh sebelum bangsa ini meratifikasi deklarasi HAM dari PBB, konstitusi sudah menjamin hal berpendapat. Meski demikian terdapat tata cara atau ketentuan dalam menyampaikannya.
"Intinya negara melindungi pendapat namun tidak boleh mencederai hak orang lain," katanya.
Mengenai kebebasan berpendapat yang dinilai dibatasi oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Keuangan (ITE), dia mengatakan pemerintah telah membuka diri untuk memperbaikinya. "Mengenai UU ITE, pasal multitafsir dan istilah lain karet pemerintah secara langsung oleh Bapak Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mengevaluasinya," paparnya.
Ia pun mengajak perwakilan Amnesty International di Indonesia turut serta memberi masukan untuk perbaikan UU tersebut. "Pemerintah tengah mengkaji UU ini dan ayo beri masukan supaya ke depan regulasi ini lebih bermanfaat," jelasnya.
Menyangkut temuan pembunuhan luar hukum atau unlawfull killing di Papua dan Papua Barat, Ali menekankan soal akurasi data. Pasalnya isu mengenai Papua dan Papua Barat sangat sensitif dan mudah dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kalau ada datanya kemukakan untuk dikonfrontir. Sebab isu soal Papua itu mahal. Pemerintah pasti menindaklanjutinya," tutupnya. (OL-13)
Baca Juga: Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan
