15 March 2021, 16:55 WIB

KPU Usulkan Pilpres dan Pileg Dipercepat


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Reno Esnir
 ANTARA FOTO/Reno Esnir
Pelaksana Tugas Ketua KPU Ilham Saputra

PELAKSANAAN pemilihan umum (pemilu) hanya berselang beberapa bulan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan kecukupan waktu dan anggaran menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, KPU mengusulkan pemilu dilaksanakan lebih awal dengan memperpanjang masa persiapan.

"Persiapan pilkada 12 bulan umumnya, dengan mempertimbangkan kapasitas maka perlu dilakukan tahapan pemilu lebih awal atau lebih dari 20 bulan karena beririsan dengan pilkada," ujar Pelaksana Tugas Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat kerja antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).

KPU, imbuh Ilham, melakukan simulasi alternatif pemungutan suara untuk pemilu 2024 yakni 14 Februari 2024 atau 6 Maret 2024. Alasannya, KPU khawatir proses perselisihan hasil pemilihan umum ( PHPU) memutuskan adanya pemungutan suara ulang ataupun dua putaran. Sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada yang akan digelar November 2024.

Baca juga: Pentas Politik Figuran Konyol

"Harus ada waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan pilkada 2024 sebab hasil pemilu 2024 akan menjadi acuan pencalonan kepala daerah 2024," papar Ilham.

Berdasarkan Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan akan diselenggarakan April 2024, sedangkan pilkada November 2024, sehingga perlu dipastikan tahapan pemilu selesai sebelum tahapan pilkada. Ilham menjelaskan, apabila pemilu dilaksanakan pada awal tahun, kondisi cuaca yang akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan distribusi logistik.

"Awal tahun puncak musim hujan. Kemudian ada kondisi non alam pandemi Covid-19 terutama pada saat rekrutmen badan ad hoc persyaratan usia," papar Ilham.

Ilham melanjutkan, untuk pilkada, KPU mensimulasikan akan digelar 12 November 2024. Pada kesempatan itu, KPU meminta dukungan penuh pada DPR dan pemerintah. Terkait anggaran, KPU mengusulkan untuk pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun yang merupakan alokasi dari tambahan pagu yang diterima KPU pada 2021. Sedangkan untuk pilkada, KPU menghitung anggaran yang dibutuhkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 2024 sebesar Rp 26,2 triliun.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan permasalahannya hanya pada tata kelola. Tito berpendapat, penyelenggaraan pilkada 2020, dapat berjalan dengan baik meskipun dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 karena koordinasi berbagai pihak.

"Jika ingin melaksanakan pemilu 2024 kuncinya koordinasi, kerjasama sehingga dapat diselenggarakan pemilu lebih lancar," ujar Mendagri. (OL-4)

BERITA TERKAIT