11 March 2021, 19:58 WIB

Wacana Revisi UU KPK Dinilai Prematur


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

DOK MI
 DOK MI
Komisi Pemberantasan Korupsi

PAKAR hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai wacana untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 19/2019 masih prematur. Ini disebabkan karena wacana itu tidak mendapatkan dukungan signifikan.

"Wacana revisi UU KPK prematur karena belum ada dukungan signifikan. Selain itu, belum ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif," kata Suparji, Kamis (11/3).

Ia mengatakan sampai kini, Dewan Pengawas (Dewas) maupun Komisioner KPK belum menyampaikan aspirasi tentang revisi itu. Dengan kata lain, wacana yang bergulir belum direspon secara kelembagaan.

Sebelumnya, tawaran untuk merevisi UU KPK itu diembuskan anggota DPR Fraksi PPP Arsul Sani. Dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Arsul menanggapi pernyataan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean yang mengeluhkan nihilnya kewenangan Dewas dalam UU KPK. (OL-15)

BERITA TERKAIT