07 March 2021, 23:26 WIB

Moeldoko Diminta Mundur Agar Tak Membebani Jokowi


Ant | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Moeldoko

TERPILIHNYA Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Deli Serdang bisa membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Terutama, karena Moeldoko berada dalam lingkaran istana yang menjabat sebaga Kepala Staf Kepresidenan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, Minggu (7/3).

Menurutnya, Presiden Jokowi dapat menawarkan Moeldoko untuk mundur secara baik-baik, sehingga ia dapat memilih untuk membesarkan partai Demokrat.

"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya. 

Pria yang karib disapa Noel itu menyatakan, mundurnya Moeldoko akan menepis narasi keterlibatan Presiden Jokowi dalam konflik internal Partai Demokrat.

"Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana. Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya  akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," kata Noel.

Ia menambahkan, Jokowi dalam posisi dilematis saat ini. Presiden tak ingin memihak salah satu kelompok yang bertikai, baik kubu Susilo Bambang Yudhyohono maupun Moeldoko.

Oleh sebab itu, Moeldoko harus berjiwa ksatria mundur agar Presiden bisa fokus menangani situasi pandemi covid-19.

"Kalau memberhentikan Moeldoko nanti terkesan Presiden memihak SBY.  Pilihan yang sangat demokratis yaitu membiarkan persoalan internal Demokrat bisa diselesaikan di internal itu sendiri," tandasnya.

Sementara itu, mengutip Medcom.id, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah harus netral merespons kisruh di tubuh Partai Demokrat.

Menurutnya, Presiden Jokowi bisa mencari Kepala KSP baru untuk menggantikan Moeldoko.

Adapun salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengatakan, proses administrasi hasil KLB di Deli Serdang sudah hampir selesai. Semua itu akan diserahkan ke Kemenkumham pada Senin esok. 

"Rencananya besok (Senin), mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan tuntas semuanya," tandasnya. (Ant/OL-8)

 

BERITA TERKAIT