GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dinilai terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat. Dia menilai fenomena ini akan menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.
"Menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2).
Menurut Agus, fenomena tersebut akan menciptakan rekrutmen politik yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Padahal, kata dia, Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua warga negaranya untuk berpartisipasi langsung dalam setiap kontestasi politik.
Agus juga menyoroti fenomena politik uang yang masih terjadi pada Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada 2020.
Baca juga : Muhammadiyah Sesalkan Tuduhan Radikal ke Din Syamsuddin
Dia menegaskan, politik uang hanya merusak budaya demokrasi Indonesia. Karena politik ditentukan oleh sebuah transaksional.
"Masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subyektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang," ujar Agus.
Pilkada 2020 juga diwarnai pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN). Menurut Agus, profesionalisme tidak lagi menjadi penentu ASN, tetapi lebih pada kedekatan personal terhadap pejabat.
Sejumlah permasalahan itu dinilai perlu pembenahan dalam sistem demokrasi. Termasuk menguatkan kesan ideologis partai politik yang tidak hanya sekadar mampu menyalurkan aspirasi publik.
"Terkait kondisi demokrasi fenomena pilkada yang akan terus terulang maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam pilkada untuk dapat terus-menerus memperkuat peran demokrasi di Indonesia guna mencapai tujuannya," ucap Agus. (OL-2)
