05 November 2020, 14:45 WIB

Islam dan Barat Perlu Saling Memahami


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

MI/CAHYA MULYANA
 MI/CAHYA MULYANA
Akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Ulil Abshar Abdalla, saat berbicara dalam webinar, Kamis (5/11) 

KEBEBASAN berekspresi di Prancis memicu pertentangan karena melindungi penggambaran Nabi Muhammad SAW SAW secara visual. Pemeluk agama Islam mesti menahan diri dengan menjauhi tindakan kekerasan dalam menyikapinya.

"Penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam pandangan mayoritas ulama memang tidak dibolehkan. Kanjeng Nabi tidak boleh digambarkan secara visual tapi boleh digambarkan secara luas melalui verbal," kata akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Ulil Abshar Abdalla dalam webinar bertajuk Kontroversi Presiden Macron dan Islam: Bagaimana Kita Bersikap, Kamis (4/11).

Menurut dia, penggambarannya juga hanya bertujuan untuk memuliakan bukan sebaliknya menghina atau mengolok-olok. Penghina diperbolehkan untuk dibunuh namun dalam konteks sesama umat Islam.

"Maka cara berpikir ini kepada nonmuslim itu tidak bisa menurut saya," terangnya.

Ulil  mengatakan, kekerasan di Prancis yang dituai oleh majalah Charlie Hebdo setelah menayangkan karikatur Nabi Muhammad SAW tidak boleh berlanjut. Pemerintah Prancis semestinya  mengevaluasi kebebasan berekspresi supaya tidak mencederai penganut agama tertentu. Namun, umat Islam tidak perlu terpancing dengan melakukan kekerasan.

Pada kesempatan sama Universitas Lyon Prancis Andar Nubowo menilai persoalan utama yang memicu kekerasan di Prancis sangat kompleks. Penganut ajaran Islam mayoritas berasal dari kalangan imigran dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

Mereka, kata dia, kerap disusupi ajaran ekstrem yang bertujuan menjadikan Prancis menganut syariat Islam. Pemerintah Prancis kerap mengabaikan ekonomi dan sosial muslim khususnya yang berstatus imigran.

"Ketidakadilan ini memicu banyak tindak kekerasan ditambah lagi dengan penerbitan karikatur itu. Pemenggalan guru yang baru terjadi itu tempatnya di dekat perkampungan imigran," kata dia.

Tindak kekerasan di Prancis menurut Andar banyak pemicunya salah satunya kelompok radikal. Pemerintah di bawah Emanuel Macron tengah membangun kebijakan untuk menekan kelompok-kelompok sayap kanan itu.

"Karena dalam 20 tahun terakhir banyak kekerasan yang disinyalir dari kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir dan lainnya di Prancis," jelasnya.

Pidato Macron mengenai Islam yang menambah daftar panjang kecaman dunia terhadap Prancis sebenarnya ditujukan untuk menekan kelompok ekstrem di negaranya. Akan tetapi mengenai kebebasan berekspresi sulit ditiadakan karena tercantum dalam konstitusi Prancis.

Muhammad Ali dari Universitas of California menilai Prancis mesti memahami mengenai Islam. Guna menekan kemunculan ekspresi yang menyakiti muslim lebih banyak lagi dan memicu kekerasan, pemerintah Prancis harus membuka dialog untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan.

"Kalau itu disepakati persoalan kekerasan dan represi bisa dikurangi meskipun selalu ada pertentangan ideologi yang alami," pungkasnya. (P-2)

BERITA TERKAIT