Dinasti Politik Sodorkan 124 Kepala Daerah ke Pilkada
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan ratusan pasangan calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020. Riset Nagara Institute menemukan masalah klasik yakni pragmatisme partai politik dalam merekrut calon pemimpin lokal sehingga berpotensi menumbuhkan dinasti politik di tingkat lokal.
Temuan Nagara Institute menunjukkan terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dan maju sebagai calon kepala daerah. Mereka terdiri dari 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota dan 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.
Dari jumlah tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan gender, terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan. Dari 57 perempuan tersebut terdapat 29 kandidat perempuan yang merupakan istri dari kepala daerah petahana.
"124 kandidat dinasti politik tersebar merata di 270 daerah pemilihan," ujar Direktur Nagara Institute Akbar Faisal melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia
, Senin (12/10).
Akbar menyampaikan perkembangan dinasti politik memiliki pola/model yang sama dan terus dipertahankan. Pertama, presiden yang mengusung keluarganya. Hal itu, imbuhnya, terlihat dari majunya anak pertama presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dan menantu presiden Bobby Nasution pada Pilkada 2020.
Kedua, adalah suami yang mengajukan istrinya menjadi kepala daerah, seperti istri Azwar Annas yang maju dalam pilkada Banyuwangi. "Selain itu, masih ada 29 istri petahana," ucapnya.
Ketiga, dalam pilkada 2020, ia melihat adanya pertaruhan antardinasti politik. Akbar mencontohkan pilkada di Tangerang Selatan diikuti oleh 3 pasangan calon yakni putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, keponakan menteri pertahanan Prabowo Subianto, dan kerabat dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut.
"Pertarungan dinasti tidak hanya antardinasti, tetapi terjadi dalam ‘internal’ dinasti seperti yang terjadi Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep) yakni dalam dinasti Syamsuddin A Hamid, bupati petahana," terang Akbar.
Ia menyebut bahwa provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan jumlah kandidat dinasti politik terbanyak dengan jumlah 12 orang. Kemudian, di urutan kedua Sulawesi Utara, yakni 11 orang yang tersebar di satu provinsi pemilihan, 4 (empat) kabupaten pemilihan dan 3 (tiga) kota pemilihan.
Adapun daerah rawan dinasti politik terbesar ketiga dan keempat ada di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah sebanyak 10 kandidat yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten pemilihan dan 2 (dua) kota pemilihan. Disusul, Jawa Timur yakni sebanyak 9 orang yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten pemilihan dan 2 (dua) kota pemilihan.
Selain itu, temuan Nagara Institute menunjukkan adanya kenaikan jumlah dinasti politik. Hal itu menurut Akbar, disebabkan salah satunya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 33/PUU-XIII/2015.
Sebelum putusan tersebut, jumlah dinasti politik pada rentang waktu tahun 2005-2014 hanya 59 orang kandidat dinasti. Namun dalam Pilkada serentak pada 2015, 2017 dan 2018 terjadi kenaikan drastis sebanyak 86 kandidat berafilisasi dengan dinasti politik.
"Pada pilkada serentak Desember 2020 mendatang, jumlah kandidat calon pemimpin daerah terpapar dinasti membengkak menjadi 124 orang kandidat," terang Akbar.
Riset lembaga juga menemukan fakta bahwa Partai Golkar menempati urutan pertama yang mengusung dinasti politik sebanyak 12,9 %. Disusul PDIP (12,4 %), dan Partai NasDem (10,1%). Dalam hal partai yang mengusung calon kepala daerah nonkader, Partai NasDem menempati posisi teratas sebanyak 13,1%, disusul PDIP (11,7%) dan Partai Hanura (9,7%).
"Partai politik belum berhasil untuk menjadi menyiapkan calon pimpinan daerah. Pragmatisme partai politik ditunjukkan dengan merekrut orang orang yang bukan kader partai. Fungsi rekrutmen yang tidak berjalan baik akhirnya kian menyuburkan dinasti politik," tukas Akbar. (P-2)
