KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan perkara suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Sukamiskin, Bandung, dengan tersangka mantan Kepala LP Sukamiskin Wahid Husein. Penyidik melimpahkan berkas ke proses penuntutan dan selanjutnya segera dibawa ke persidangan.
“Penyidik KPK telah melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum dalam perkara tersangka Wahid Husein,” kata petugas pelaksana juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
Dengan rampungnya penyidikan itu, Wahid Husein selanjutnya dititipkan di LP Sukamiskin. Wahid dititipkan lantaran saat ini masih berstatus warga binaan Sukamiskin untuk menjalani pidana sebelumnya. Dalam perkara sebelumnya yang juga berkaitan dengan suap fasilitas di LP Sukamiskin, Wahid divonis delapan tahun penjara.
KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan suap di LP Sukamiskin pada Oktober 2019. Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK menetapkan lima tersangka. Kelimanya ialah Kepala LP Wahid Husein (menjabat Maret 2018), Kepala LP Deddy Handoko (menjabat 2016-2018), Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar, narapidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan narapidana Fuad Amin.
Wahid Husein diduga mengatur keperluan izin keluar LP untuk Wawan yang dibui di LP Sukamiskin. Ia diduga menerima Rp75 juta dari Wawan dalam kurun waktu Maret-Juli 2018 untuk mengatur izin keluar LP. Izin yang diberikan ialah izin berobat keluar atau izin luar biasa.
KPK juga menduga Wahid Husein meminta mobil Mitsubishi Pajero Sport Hitam senilai Rp500 juta dari tersangka lain, yakni Rahadian Azhar. Rahadian merupakan Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi yang bermitra dengan LP Sukamiskin.
Dalam kaitan dengan tersangka Fuad Amin, KPK tidak melanjutkan proses hukum karena yang bersangkutan meninggal dunia pada September lalu saat penyidikan sedang berjalan.
Selama penyidikan perkara yang baru ini, penyidik memeriksa 28 saksi, di antaranya ialah para kepala LP yang pernah bekerja bersama Wahid.
Ali Fikri mengatakan tim jaksa KPK memiliki waktu dua minggu menyusun dakwaan. Jaksa akan segera menyusun dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan. Menurut rencana, sidang akan berlokasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. (Dhk/P-2)
