DIREKTORAT jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengerahkan Kapal Patroli milik Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban KN. Sarotama-P.112 dan kapal KN. Kalimasada-P.115 untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan keselamatan pelayaran di perairan Natuna.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai Kemenhub Ahmad mengatakan, kapal itu juga dikerahkan untuk mengantisipasi konflik akibat ketegangan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut.
“Pengerahan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong di KRI Usman Harun 359 dimana Kemenhub dan instansi lain diminta untuk berpartisipasi dalam operasi Natuna. Oleh karena itu, Kapal KN. Sarotama-P.112 sudah siaga sejak hari Minggu (5/1) dan rencananya kapal KN. Kalimasada P-115 akan diberangkatkan Jumat (10/1),” kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1).
Ahmad menjelaskan bahwa kapal KN. Sarotama-P.112 berangkat dari Pangkalan PLP Tanjung Uban pada hari Jumat (3/1) pukul 14.30 WIB tujuan Natuna dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) keselamatan pelayaran dan Waspam Nataru.
Kapal tersebut tiba di Natuna tepatnya di selat Lampa pada Senin (5/1) pukul 03.10 WIB.
Baca juga : Wapres: Kapal Asing Harus Segera Keluar dari ZEE
Setibanya KN. Sarotama-P.112 di Natuna, Komandan kapal tersebut langsung menghadiri undangan Rapat Koordinasi Awal Rencana Operasi Bersama di KRI Usman Harun serta berkoordinasi dengan instansi lain yang bertujuan untuk menguatkan sinergi dari unsur maritim.
Sampai saat ini, kapal patrol milik Kemenhub diminta tetap siaga di kawasan perairan Natuna.
“Khusus pengamanan di Natuna akan bergantian dengan KN. Kalimasada-P.115 yang akan bertolak dari dermaga Pangkalan PLP kelas II Tanjung uban dengan tujuan laut Natuna dan akan bergantian dengan kapal KN. Sarotama P.112,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Tanjung Uban Captain Handry Sulfian mengatakan, selama ini pihaknya selalu rutin melakukan patroli yang salah satunya di wilayah Natuna.
Ia mengatakan, KPLP selalu siap siaga untuk menegakan aturan di laut sesuai amanat UU No 17/2008 tentang Pelayaran sekaligus melakukan pengamanan laut.
Oleh karena itu, dengan masuknya kapal patroli Kemenhub di tim pengamanan perairan Natuna, merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pengamanan laut Natuna.
"Hal tersebut, sesuai dengan semboyan KPLP adalah Dharma Jala Praja Tama dengan arti "Sebagai Insan Bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara," pungkas Handry. (OL-7)
