20 May 2019, 09:41 WIB

62 Ribu Suara Suara PSU di Kuala Lumpur tidak Dihitung


Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum

MI/Rommy Pujianto
 MI/Rommy Pujianto
Ketua Bawaslu Abhan (tengah) berbincang dengan anggota Bawaslu M Afifuddin (kanan) dan anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk tidak menghitung 62.278 surat suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur melalui metode pos. Surat suara tersebut terlambat datang, lantaran PPLN baru menerima surat suara yang dikembalikan pemilih pada tanggal 16 Mei. Atas dasar itu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi.

"Menyatakan surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2016 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah," ujar Abhan di Gedung KPU, Jakarta, Senin (20/5) dini hari.

"Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tingkat nasional terhadap surat suara pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur hanya untuk 22.807 surat suara yang diterima sampai tanggal 15 Mei 2019," jelas Abhan.

Abhan menerangkan putusan rekomendasi tersebut berdasarkan Surat rekomendasi pengawas pemilu kuala lumpur nomor 074/panwaslu-ln-kuala-lumpur/.01/V/2019, menyatakan penerimaan surat suara melalui pos hanya dapat dilakukan hanya sampai dengan 15 Mei 2019. Oleh karena melewati batas waktu yang ditentukan, ia menilai 62.278 surat suara itu tidak bisa ikut dihitung.

Baca juga: PSU Kuala Lumpur Selesai Dihitung, NasDem Berpeluang Raih Kursi

Senada, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan terdapat perbedaan pendapat antara PPLN KL dengan Panwas KL dalam menanggapi surat suara terlambat tersebut.

"Pandangan PPLN tadi 62 ribu surat suara itu mestinya bisa dihitung karena ada kendala teknis baru bisa dikirim pada 16 Mei. Kemudian ada juga yang tidak setuju untuk dihitung oleh beberapa pihak, akhirnya merekomendasikan untuk tidak mengikutsertakan penghitungan 62.278 suara," kata Hasyim.

Ia menyebut KPU harus melaksanakan rekomendasi Bawaslu.

"Dengan begitu perlu penyesuaian teknis yang meliputi 170 TPS LN, 159 KSK dan 160 pos itu mau tidak mau yang pos dikurangi dulu berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Jadi, secara teknis memerlukan pencermatan untuk mengoreksi," tandasnya.

Rapat pleno rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur diskors selama empat kali akibat perdebatan alot. Pleno tersebut akan dilanjutkan siang ini di Ruang Sidang KPU untuk menentukan jumlah suara sah dan pemenang pemilu di KL.(OL-5)

BERITA TERKAIT