Duet Pemersatu Bangsa



Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group - 28 June 2022, 05:00 WIB
img
MI/Ebet

ISTILAH 'duet pemersatu bangsa' menguar akhir-akhir di tengah-tengah gencarnya silaturahim antarelite partai politik. Duet itu dianggap ideal karena merepresentasikan kelompok agamais dan nasionalis, dua kelompok terbesar penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menggulirkan wacana 'duet pemersatu bangsa'. Pengusaha media itu beralasan sejatinya antarelemen bangsa tidak saling menghujat, mencibir, bahkan menyerang, sebagaimana Pemilu 2019. Jauh sebelumnya, lebih parah lagi, Pilkada DKI 2017, polarisasi sangat tajam terjadi saat kontestasi Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno sebagai cagub-cawagub DKI yang berhadapan dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Pilkada yang sangat melelahkan, menguras energi, emosi, dan pikiran masyarakat. Awan hitam membayangi langit keberagamaan nan indah yang diperjuangkan para founding father sejak Republik ini lahir.

Gagasan Surya Paloh seyogianya diapresiasi. Pasalnya, banyak 'pekerjaan rumah' yang harus dituntaskan sebagai dampak pandemi covid-19. Belum lagi dunia hantaman krisis global akibat perubahan iklim dan perang Rusia-Ukraina. Menurut laporan International Monetary Fund (IMF), sebanyak 60 negara diprediksi akan mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi sehingga terancam menjadi negara gagal apabila tidak segera menyelesaikan masalah ekonomi mereka.

Ke-60 negara tersebut mendapat tangguhan utang (debt service suspension initiative/DSSI) atau restrukturisasi utang dari IMF pada tahun ini. Negara-negara itu dinilai memiliki risiko utang yang sangat tinggi. Alhasil, negara-negara tersebut terancam kebangkrutan.

Indonesia tidak termasuk salah satu dari ke-60 negara tersebut. Namun, jika kita tak memiliki sense of crisis, merasa asyik di zona nyaman, bukan mustahil Indonesia pun bakal terjerembap ke lubang yang sama.

Namun, mengelola negara dengan jumlah pendududuk kedua terbesar di dunia dengan bentangan geografis dari Sabang sampai Merauke bukan sekadar perkara representasi figur capres-cawapres dari kelompok agamais dan nasionalis. Syarat kapabilitas dan akseptabilitas seorang capres-cawapres tak bisa ditawar-tawar lagi. Di samping tentu saja aspek elektabilitas tak bisa dikesampingkan karena berada dalam arena kontestasi.

Ibarat nakhoda, pemimpin nasional tak hanya mesti pandai mengemudikan kapal ke tengah samudra. Sang pemimpin juga harus mampu mengatasi badai saat kapal berlayar agar kapal sampai ke pantai harapan. Artinya, elektabilitas yang menjulang karena pencitraan ialah fatamorgana. Waspadalah!

Jika capres-cawapres berasal dari kepala daerah, sangat mudah menilai mereka karena kinerja mereka bisa diukur dalam indeks kepemimpinan kepala daerah (IKKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 Tahun 2020.

IKKD ialah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi, dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah. Kinerja pemerintah daerah dilihat dari dua dimensi, yakni capaian kinerja dan penerimaan penghargaan sebagai kepala daerah terbaik dalam Leadership Award.

Bagaimana mengukur capaian kinerja? Indikatornya ialah pertumbuhan ekonomi daerah, indeks pembangunan manusia, indeks rasio Gini, angka kemiskinan, indeks kapasitas fiskal daerah, otonomi fiskal daerah, opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, indeks pelayanan publik, dan indeks demokrasi Indonesia.

Akhirulkalam, duet pemersatu bangsa bukan pepesan kosong meski sudah ada yang kelojotan mendengarnya. Berdasarkan survei Poltracking Indonesia pada 16-22 Mei 2022, kriteria yang didambakan rakyat pada sosok capres-cawapres ialah peduli, jujur pada rakyat, dan berpengalaman. Peduli dan perhatian pada rakyat (16,8%). Jujur, bisa dipercaya, dan bersih dari korupsi (16%). Berpengalaman (12,7%). Vox populi vox dei. Tabik!

BERITA TERKAIT