Deurbanisasi



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 05 May 2020, 05:30 WIB
img
MI/Ebet

SALAH satu dampak dari demokrasi di Indonesia ialah masyarakat suka berkatakata. Tidak berlebihan apabila ada yang mengatakan, kita ‘berhasil’ membangun talking democracy. Apa pun sekarang ini lebih sering menjadi bahan perdebatan daripada menerjemahkannya menjadi aksi nyata.

Masalah mudik dan pulang kampung, misalnya, dijadikan perdebatan berkepanjangan. Padahal bertahun-tahun kita memahami, mudik adalah peristiwa orang pulang untuk bertemu orangtua di kota kelahiran dan kemudian kembali lagi ke kota asal guna bekerja kembali.

Sekarang ini dalam situasi wabah covid-19 ada sesuatu yang berbeda. Perlambatan ekonomi yang terjadi  membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Setidaknya ada sekitar 3 juta warga terkena pemutusan hubungan kerja. Mereka ini ingin pulang kampung dalam arti yang sesungguhnya.

Pulang kampung ini jangan diartikan hanya mereka yang ingin keluar dari Jakarta. Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan, banyak warga yang selama ini bekerja di Bali tidak sanggup lagi bertahan di sana. Mereka ingin kembali ke kampung halaman.  

Namun, sekarang mereka tertahan di Ketapang, tidak bisa kembali ke kampung halaman karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Jumlah orang seperti ini tidaklah sedikit. Wabah covid-19 ternyata menciptakan deurbanisasi.

Apabila dulu kita dipusingkan oleh banyaknya orang dari desa yang ingin pindah ke kota, sekarang ini ada arus balik orang ingin keluar dari kota untuk kembali ke desa. Deurbanisasi ini yang harus dipikirkan jalan keluarnya untuk menghindarkan the hungry man become the angry man.

 Tentu protokol kesehatan harus tetap dijalankan karena kita tidak mau mereka menjadi pusat penyebaran covid-19 di desanya. Mereka itu harus menjalani pemeriksaan dan isolasi mandiri sebelum bisa tinggal di desanya.  Hal kedua yang harus dipikirkan ialah bagaimana memberikan kegiatan produktif bagi mereka di desanya.

Memang, banyak hal bisa dikerjakan di desa. Apalagi biaya kebutuhan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tinggal di kota. Akan tetapi, tetap mereka tidak boleh menjadi orang yang subsisten. Kita ulangi gagasan untuk menjadikan momentum wabah covid-19 ini sebagai kesempatan untuk melakukan revolusi pertanian.

Kita gerakkan orang di desa untuk mengembangkan pertanian yang lebih modern dan berbasis teknologi agar produktivitas pertanian kita meningkat. Tidak perlu malu untuk kembali menjadi negara pertanian. Kita bisa mengembangkan pertanian seperti yang dilakukan Israel, misalnya.

Semua berbasiskan kepada teknologi dan produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan  manusia modern, yakni pertanian organik. Pertanian tetap akan menjadi pilar kehidupan di masa depan. Semua makhluk hidup membutuhkan hasil pertanian untuk bisa mengembangkan peradabannya.

Kuliner bahkan dijadikan identitas sebuah bangsa, dan itu harus ditopang produk pertanian. Sekarang ini kita mengaku negara agraris, tetapi tidak mampu membangun pertanian yang tangguh. Masih begitu banyak bahan kebutuhan pokok masyarakat yang harus kita impor.

Bahkan karena wabah covid-19 ini, banyak kegiatan pertanian yang terancam eksistensinya. Salah satunya ialah peternakan ayam, baik itu pedaging maupun petelur. Sebentar lagi kita bisa-bisa tidak mendapatkan pasokan yang cukup untuk daging ayam dan telur.

Pasalnya, banyak peternak gulung tikar karena hasil penjualan tidak mampu menutupi biaya produksi. Kalau para peternak dibiarkan mati seperti sekarang ini, ke depan kita akan menghadapi ancaman keterbatasan pasokan protein hewani.

Di tengah kelangkaan dan mahalnya daging sapi, selama ini daging ayam dan telur menjadi pengganti sumber protein hewani bagi masyarakat. Wabah covid-19 dan deurbanisasi yang terjadi seharusnya bisa kita jadikan momentum untuk memperbaiki strategi pembangunan pertanian.

Tepat apabila Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria untuk mencari lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian.

Apalagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah mengalokasikan anggaran untuk program padat karya tunai di desa-desa. Apabila Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Desa memfokuskan kegiatan untuk pembangunan pertanian, beberapa tahun ke depan kita pantas berharap bisa memiliki pertanian yang tangguh.

BERITA TERKAIT