Trust yang Hilang



Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group - 14 August 2019, 05:30 WIB
img
MI

INI cerita nyata dunia mafia untuk belajar tak percaya pada sesama. Berceritalah pengalaman mantan bos mafia di Italia Utara ketika masih kanak-kanak. Sang ayah, juga bos mafia, menyuruhnya memanjat tembok tinggi. Setelah dalam ketinggian, sang ayah meminta si anak melompat turun.

Melompatlah sang anak karena janji sang ayah mau menangkap tubuhnya dari bawah. Namun, seketika sang anak terjun bebas, si ayah dengan cepat justru menjauh. Tentu saja tubuh si anak keras membentur tanah. Sebagian tulangnya patah, hidungnya berdarah. Napasnya nyaris berhenti.

Setelah siuman, si anak memprotes. "Bapak sengaja mau mencelakakan saya, ya?" Dengan wajah tanpa dosa si ayah menjawab, "Kamu harus belajar tidak percaya, sekalipun pada ayahmu sendiri." Francis Fukuyama mengutipnya dalam Trust (1995) dari sosiolog Diego Gambeta dalam buku The Sicilian Mafia: The Bussiness of Private Protection (1993).

Italia Utara, wilayah yang waktu silam amat miskin modal sosial dan rendah rasa percaya sesama mereka. Kredo kaum mafioso, "Ambillah keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain yang ada di luar keluargamu pada setiap kesempatan. Jika tidak, mereka akan mengambil keuntungan terlebih dahulu darimu."

Fukuyama memang tengah membicarakan modal sosial. Norma masyarakat mafia jelas tak bisa dipakai jadi modal sosial. Tak ada trust (kepercayaan) di sana. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi (hight trust society) seperti Jerman dan Jepang, misalnya, bisa membangun ekonomi lebih unggul; yang tingkat kepercayaannya rendah (low trust society) bikin ekonominya jeblok.

Dalam lanskap politik kita hari ini, ada realitas yang kian terbaca tak bertumbuhnya kepercayaan sesama partai politik. Juga rasa tak percaya partai politik koalisi sang petahana terhadap presiden terpilih. Partai-partai tak rikuh, tak pekewuh, meminta secara terbuka jatah menteri. Ini kah wajah demokrasi yang secara prosedur bertumbuh, tapi secara etika merapuh?

Bahkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kursi menteri paling banyak dan emoh (menolak) jika sedikit. Permintaan yang bisa diterjemahkan 'semiintimidasi' terhadap hak prerogatif presiden. Dalam politik multipartai, presiden niscaya akan memberi jatah menteri kepada partai pendukung, tapi agaknya tak sevulgar di era ini. Tak hanya meminta, bahkan mematok jumlah.

Secara umum pula, suburnya korupsi di kalangan politisi, meski indeks persepsi korupsi kita merangkak naik (kini di angka 38), tapi KPK seperti tak kekurangan menangkap para pencuri uang negara. Korupsi jelas merapuhkan modal sosial. Ini bikin rakyat tak percaya pejabat (negara).

Bayangkan, 15 tahun terakhir 124 kepala daerah telah terkena kasus korupsi. Belum lagi dari politisi noneksekutif. Pada 2018 saja 29 kepala daerah melakukan korupsi, 20 orang di antaranya terkena operasi tangkap tangan (OTT). Gencarnya KPK mencokok pejabat korup tak menggentarkan mereka.

Korupsi tak hanya ekspresi ketidakpercayaan para pelakunya terhadap cara-cara mendapat kekayaan secara benar, tapi juga akan membuat ketidakpercayaan publik terhadap para pejabat publik, politisi utamanya. Di usia Republik Indonesia yang ke-74, kita belum terlalu gembira karena korupsi masih merajalela.

Tulisan Daniel Etounga-Manguele, mantan Dewan Penasihat Afrika untuk Bank Dunia, dalam buku Kebangkitan Peran Budaya (Lawrence E Harrison, Samuel P Huntington, 2006) agaknya bisa jadi pengingat kita di Indonesia. "Pilihlah orang Afrika siapa saja, beri dia sedikit kekuasaan, dan dia mungkin sekali akan menjadi sombong, arogan, tidak toleran, dan bangga akan hak istimewanya."

Kenapa? Karena di Afrika orang harus dilahirkan dominan. "Jika tidak, ia tak punya hak untuk berkuasa kecuali dengan kudeta." (Nelson Mandela agaknya sebuah kekecualian).

Itu juga yang tengah terjadi di kita. Sebab, kekuasaan di tangan para politisi belum jadi tugas suci. Suburnya dinasti politik juga korupsi  terkandung kehendak terus mempertahankan status dominan itu.  Agar terus punya hak berkuasa. Masyarakat gotong royong pun dipunahkan. Padahal, inilah modal sosial kita, kekuatan inti kita.

Bagaimana sebuah bangsa dengan kekuatan inti yang hilang?
 

BERITA TERKAIT