KEBIJAKAN pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah pasti berdampak serius bagi kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada kepanikan yang tidak terkontrol karena baru saja bangsa Indonesia siuman dari keterpurukan pascapandemi covid-19 yang menghantam semua sektor ekonomi.
Kenaikan harga BBM juga bisa dipastikan menimbulkan keresahan dan kecemasan. Mulai urusan dapur ibu di rumah sampai ke urusan kebijakan fiskal yang harus dilakukan adaptasi kalkulasi, sebut saja misalnya asumsi pemerintah yang membutuhkan Rp198 triliun, jika mempertahankan subsidi anggaran energi sesuai yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022, yang berpotensi menyentuh Rp689 triliun.
Menaikkan harga BBM ialah pilihan berat yang tidak populer bagi setiap rezim pemerintah yang berkuasa. Jika kebijakan itu sudah diputuskan, rakyat hanya punya dua pilihan, yaitu menerima dengan lapang dada termasuk segala konsekuensi yang dihadapi atau menolak, tetapi belum tentu berhasil melawan arus kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah.
Jika tekanan politik dan sikap kritis masyarakat tidak mampu mendorong pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM, masyarakat perlu memikirkan langkah-langkah alternatif penyelamatan ekonomi masing-masing.
Tanpa mengesampingkan perjuangan segenap mahasiswa yang turun ke jalan, pakar ekonomi yang sedang berjuang menawarkan pilihan alternatif kebijakan, aktivis yang turut menyerukan suara-suara rakyat yang resah, politisi yang berjuang di parlemen, serta semua eksponen bangsa yang menolak kebijakan yang menyesakkan dada tersebut, kiranya perlu juga alternatif upaya pencerahan, untuk meredam dampak tekanan kenaikan BBM, khususnya bagi masyarakat luas yang tidak berdaya.
Selain upaya pemerintah mengalokasikan Rp24,17 triliun, angka tersebut untuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun untuk keluarga kurang mampu, subsidi upah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, bantuan transportasi, serta perlindungan sosial tambahan untuk ojek daring, angkutan umum, dan nelayan sebesar Rp2,17 triliun. Upaya ini tentu tidak bisa mencakup semua aspek yang terdampak, di saat jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022.
Adaptasi kebiasaan baru
New normal, ialah kata yang sangat populer di masa pandemi covid-19, mungkin seharusnya saat ini pemerintah juga gencar memberikan pencerahan adaptasi kebiasaan baru yang dapat menginspirasi masyarakat luas. Masyarakat jangan dibiarkan mencari sendiri jalan keluar dari keterpurukan, ketika mereka harus menanggung beban kenaikan harga BBM yang menaikkan harga-harga sembako, melambungkan biaya operasional keluarga, menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan potensi PHK, dan lain sebagainya.
Adaptasi kebiasaan baru, yang mengubah perilaku warga negara tentu tidak mudah karena membutuhkan sinergi lintas sektoral, seperti saat ini mayoritas sudah sadar akan pentingnya menggunakan masker di ruang publik, sadar akan perilaku hidup sehat, dan pentingnya kebersihan lingkungan. Semua karena ada upaya kolektif negara membangun kesadaran bersama.
Dalam menyikapi kenaikan harga BBM, yang diumumkan 3 September 2022, beberapa pilihan adaptasi yang bisa dilakukan, di antaranya bijaksana melakukan efisiensi belanja keluarga, budaya berbagi tumpangan dengan rekan kerja, hijrah menggunakan transportasi publik, menunda beberapa kebutuhan yang belum terlalu substansial, dan meningkatkan produktivitas rumah tangga, dengan berusaha semaksimal mungkin mencari alternatif penghasilan.
Pakar manajemen keuangan keluarga perlu diberikan ruang untuk menawarkan konsep-konsep efisiensi pengelolaan keuangan keluarga. Negara perlu memfasilitasi pakar-pakar tersebut, untuk mencerahkan masyarakat. Kenaikan BBM ini berdampak jangka panjang sehingga perlu langkah-langkah sistemis di luar kebiasaan yang tidak bisa seumur membalikkan telapak tangan, tanpa kolaborasi dengan semua eksponen bangsa, potensi keterpurukan bisa menjadi batu sandungan untuk pemerintah.
Negara pun demikian, perlu dengan jujur dan amanah dalam menata kebijakan APBN, misalnya dengan memperketat efisiensi anggaran belanja negara, tata ulang anggaran perjalanan dinas pejabat negara, kebijakan investasi dan anggaran infrastruktur yang tidak produktif yang bisa ditunda implementasinya. Bahkan, kebijakan membubarkan sementara lembaga negara yang kinerjanya kurang optimal, serta pilihan-pilihan kebijakan lain, yang sering dilontarkan pakar-pakar ekonomi, seperti bermitra dengan negara produsen minyak yang berani memberikan harga lebih murah dari harga transaksi saat ini. Negara harus hadir memberi teladan mengencangkan ikat pinggang, sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi membuat rakyat sakit pinggang.
MI/Seno
Hijrah ke transportasi publik
Sektor transportasi merupakan salah satu yang terhantam keras dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Biaya operasional mobilitas masyarakat bisa dipastikan akan mengalami lonjakan, terutama mereka yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas. Termasuk, semua jenis usaha yang mengandalkan kendaraan dalam proses bisnisnya. Semua lapisan harus melakukan koreksi anggaran belanja yang sudah terlebih dahulu dibukukan dalam anggaran tahunan.
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berpenduduk 10,6 juta pada 2021 yang terdata di BPS, dalam hal kenaikan harga BBM, warga Jakarta tentu akan merasakan dampak yang sama seperti masyarakat luas lainnya.
Yang membedakan ialah Pemprov DKI Jakarta sejak 2004 sudah membenahi moda transportasi publiknya, yang saat ini dikenal dengan Trans-Jakarta, yang sudah berproses sejak masa pemerintahan Sutiyoso sampai saat ini di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.
Trans-Jakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan. Trans-Jakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas di Ibu Kota yang didukung 1.347 bus, dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (251,2 km), serta memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor, dan beroperasi 24 jam.
Selain Trans-Jakarta, di Jabodetabek misalnya, sudah dilakukan upaya kolaborasi Integrasi Transportasi Jabodetabek yang merangkul BUMN dan BUMD seperti PT KAI (persero), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), PT Transportasi Jakarta (perseroda), PT MRT Jakarta (perseroda), PT LRT Jakarta (perseroda), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Dokumen integrasi transportasi Jabodetabek ini ditandatangani pada September 2021. Kolaborasi yang dilakukan saat ini untuk menciptakan integrasi antartransportasi publik dari segi rute yang terintegrasi, manajemen terintegrasi, serta sistem ticketing-nya terintegrasi.
Bagi warga Jabodetabek, kenaikan harga BBM bisa menjadi momentum untuk hijrah ke transportasi publik yang lebih baik dan berkelas. Khususnya, bagi mereka yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi. Memang benar ini hanya salah satu dari sekian banyak kebutuhan lain yang terdampak langsung dengan kenaikan BBM. Akan tetapi, hal ini bisa menjadi penghubung utama warga Jabodetabek, untuk tetap menjaga stabilitas pelayanan pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pun demikian dengan perusahaan-perusahaan swasta yang berkantor di pusat Ibu Kota.
Bisa dibayangkan, jika mayoritas baik pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta yang bekerja di Ibu Kota mengalami ‘kondisi kritis’, tidak sanggup menutup beban keluarganya karena alasan kenaikan BBM dan gaji mereka tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, kantor pemerintah dan swasta bisa terganggu kinerjanya.
Sekarang merupakan saat yang tepat untuk hijrah menggunakan transportasi publik, dengan pelayanan yang prima dari BUMN dan BUMD. Selain soal dampak kenaikan BBM, menggunakan transportasi publik juga mendukung gerakan ekologi pengurangan emisi kendaraan yang tidak baik untuk kesehatan, mengurangi kebisingan suara kendaraan, mengurangi potensi kemacetan kendaraan, biaya perjalanan sangat murah dan mudah, dan lain-lain.
Tercatat saat ini, KRL misalnya sudah bisa melayani 1,2 juta penumpang setiap hari, Trans-Jakarta dan Jak Lingko sudah bisa mencakup 83% wilayah DKI Jakarta dengan potensi 1 juta penumpang sehari, MRT sekitar 750 ribu orang per hari, dan LRT sekitar 500 ribu orang per hari. Penataan infrastruktur transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek menggunakan APBN dan APBD sehingga setiap warga negara yang datang ke Jabodetabek harus merasakan manfaatnya.
Hijrah menggunakan transportasi publik tidak berlebihan jika disebut sebagai salah satu solusi alternatif bagi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai dampak kenaikan harga BBM. Bagi masyarakat yang belum terbiasa, mungkin perlu melakukan proses adaptasi dan mencermati berbagai informasi dengan cara mempelajari rute dan jenis moda transportasi yang sudah saling terintegrasi.
Saat ini sudah sangat mudah ditemukan petunjuk informasinya, bisa diakses melalui website resmi Trans-Jakarta, penelusuran di Google, serta aplikasi Jak Lingko di Playstore. Komitmen Trans-Jakarta untuk hadir memberikan pelayanan dan kemudahan dalam akses informasi, pelayanan yang ramah anak, ramah manula, ramah disabilitas, bahkan secara khusus disiapkan bus khusus perempuan untuk merespons isu pelecehan yang terjadi pada pengguna transportasi publik.
Prestasi Pemprov DKI Jakarta sudah melewati proses panjang sejak 18 tahun yang lalu dan terus bertransformasi sampai saat ini, dengan memberikan sentuhan penguatan modernisasi tata kelola transportasi publik, sampai dengan kolaborasi bertaraf global, Seperti perjanjian kerja sama Trans-Jakarta dengan Bloomberg New Energy Finance (BNEF), di London, Inggris, 5 Mei 2022 dalam rangka mewujudkan pengoperasian kendaraan umum bertenaga listrik secara menyeluruh pada 2030.
Kebijakan semacam ini merupakan jawaban visioner atas ketergantungan umat manusia terhadap minyak bumi yang semakin suram masa depannya, menuju ke energi yang terbarukan yang lebih berkemajuan. Loncatan transformasi tata kelola transportasi publik di Ibu Kota, perlu menjadi referensi segenap kepala daerah di Indonesia dengan langkah-langkah percepatan yang terukur, melakukan feasibility study (FS), untuk perencanaan revitalisasi transportasi publik di daerah masing-masing, serta melakukan kolaborasi dengan para pihak terkait.
Majunya sektor transportasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih signifikan, menghadirkan angkutan yang layak dan modern, dengan manajemen yang saling terintegrasi tentu menjadi impian seluruh rakyat Indonesia.
Transportasi yang berkembang dan berkemajuan, akan mengangkat derajat bangsa dan negara, sejajar dengan negara-negara maju yang saat ini sedang “ber-fastabiqul khairat” berlomba-lomba menghadirkan mobil bertenaga listrik. Optimisme yang kuat untuk berkembang, didukung dengan besarnya potensi tambang nikel di Indonesia yang menjadi salah satu penyangga utama industri kendaraan bertenaga listrik pada masa yang akan datang.
Polemik harga BBM perlu disertai dengan upaya yang solutif dan membangun optimisme untuk generasi berikutnya. Akan tetapi, pemerintah juga tetap harus dituntut untuk bijaksana memilah skala prioritas untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika salah langkah, siapa saja bisa tersandung jatuh. Wallahualam bisawab!
