26 June 2022, 05:00 WIB

Nama Jalan


Adiyanto Wartawan Media Indonesia | Opini

MI/Ebet
 MI/Ebet
Adiyanto Wartawan Media Indonesia

BELUM lama ini Pemprov DKI Jakarta mengganti sejumlah nama ruas jalan di Ibu Kota dengan 22 nama tokoh Betawi, termasuk dua seniman lenong, Mpok Nori dan Haji Bokir. Jalan Mpok Nori menggantikan nama Jalan Bambu Apus di Jakarta Timur, sedangkan Jalan Haji Bokir menggantikan ruas Jalan Raya Pondok Gede yang juga terletak di kawasan yang sama. Kedua seniman tradisional yang telah wafat itu memang dulunya bermukim tidak jauh dari wilayah tersebut. Masih di timur Jakarta, nama Entong Gendut juga diabadikan untuk menggantikan Jalan Budaya di wilayah Condet, Batu Ampar. Siapa dia? Entong Gendut merupakan jagoan setempat yang memimpin pemberontakan petani di kawasan itu pada era kolonial, tepatnya pada 1916.

Kisah tokoh semacam Entong Gendut tentu tidak akan kita temukan dalam buku-buku pelajaran sejarah resmi versi pemerintah, baik dari tingkat SD maupun sekolah menengah atas. Padahal, orang seperti Entong Gendut atau Imam Sapi'ie alias Bang Pi’ie, seorang jawara lokal yang namanya kini diabadikan menggantikan Jalan Senen Raya, juga punya peranan dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Melalui nama jalan, sejarah perjuangan kelompok yang antara lain oleh sejarawan Australia Robert Cribb kerap disebut bandit sosial ini, coba dinarasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Nama atau pelang jalan memang bukan sekadar penunjuk/penanda suatu wilayah. Ia menyimpan identitas budaya ataupun dimensi sejarah suatu kota. Melalui nama-nama itu, masyarakat dapat mengenal sejarah ataupun identitas budaya kota tempat tinggalnya. Begitu juga dengan para pelancong atau wisatawan. Peradaban suatu kota tidak hanya dapat dilihat dari aneka kuliner atau bentuk keseniannya, tapi juga dapat ditelusuri dari nama-nama jalan. Dari nama-nama tersebut, kita juga dapat menilai keberpihakan pemerintah ataupun warga kota dalam menghargai pahlawan, seniman, budayawan, intelektual, dan profesi lainnya.

Dari situ barangkali juga bisa ditelusuri lebih jauh lagi pada persoalan gender. Misalnya, seberapa banyak nama tokoh perempuan yang disematkan menjadi nama jalan jika dibandingkan dengan laki-laki. Atau seberapa banyak tokoh asing yang dijadikan nama jalan di suatu kota atau negara, seperti Soekarno, Presiden pertama RI yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di Mesir, Maroko, Pakistan, dan Turki. Di Wina, Austria, konon nama jalannya lebih banyak diambil dari nama asing ketimbang dari negeri mereka. Hal-hal seperti itu barangkali menarik untuk studi sosiologi/antropologi perkotaan ataupun cultural studies. 

Begitulah pelang atau nama jalan yang selama ini mungkin terlihat sepele dan jarang kita perhatikan, ternyata menyimpan cerita lain dari sekadar tiang bisu di mulut jalan. Di Rusia, belum lama ini nama jalan di dekat Kedubes Amerika Serikat bahkan juga diganti menjadi Jalan Separatis Ukraina. Itu artinya nama jalan ialah juga bagian dari politik identitas kekuasaan. Sama seperti halnya saat awal Republik Indonesia berdiri yang menyingkirkan nama-nama jalan ataupun tempat yang berbau-bau kolonial. Istana Koningsplein diganti dengan Istana Merdeka. Istana Rijswijk diubah menjadi Istana Negara. Begitu juga Jalan Molenvliet West dan Molenvliet Oost yang kini menjadi Jalan Gadjah Mada dan Hayam Wuruk di kawasan Harmoni.

Kini, di era internet beserta teknologi turunannya seperti global positioning system (GPS), peran tradisional pelang atau nama jalan sebagai penanda/petunjuk suatu wilayah, mungkin terpinggirkan. Melalui gawai, kita kini dapat dengan mudah berbagi lokasi (sharing location) membuat janji atau bertemu dengan seseorang, bahkan tanpa perlu mengetik alamat atau posisi kita saat itu berada. Begitu juga untuk sekadar berkabar, tidak perlu lagi saling berkirim surat. Namun, bukan berarti fungsi pelang atau nama jalan lantas menghilang. Setidaknya, ia tetap dibutuhkan untuk urusan administrasi kependudukan, seperti KTP, SIM, dan STNK.

Akan tetapi, itu pun tidak perlu khawatir sebab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI memastikan proses perubahan alamat rumah atau data dokumen kependudukan akibat pergantian nama jalan tidak dipungut biaya alias gratis.

BERITA TERKAIT