03 June 2022, 10:58 WIB

Mempertahankan Swasembada Beras


Abiyadun, Humas Kementerian Pertanian | Opini

DOK KEMENTAN
 DOK KEMENTAN
Abiyadun.

MELEWATI tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, kinerja sektor pertanian semakin memperkuat Indonesia sebagai negeri gemah ripah loh jinawi. Bagaimana tidak, kinerja yang sama dicetak pada tahun 2016 kembali terukir oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yakni Indonesia berhasil swasembada beras dan tidak mengimpor beras. 

Kebenaran hal ini tentu tak bisa diragukan, apalagi diperdebatkan sebab merujuk pada data yang dikeluarkan BPS. Bahkan telah diungkapkan Presiden Jokowi dan para akademisi. BPS merilis sejak tahun 2019 hingga hari ini Indonesia tidak melakukan impor beras umum alias tidak ada impor beras Bulog. Di tahun 2019, beras surplus 2,38 juta ton, 2020 surplus 2,13 juta ton dan 2021 surplus 1,31 juta ton.

Presisi data beras ini pun diperkuat Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo pada 21 Mei 2022. Orang nomor satu di NKRI ini mengatakan Indonesia sudah tidak mengimpor beras selama tiga tahun terakhir setelah sebelumnya mengimpor 1,5 hingga 2 juta ton beras setiap tahunnya. Bahkan tak hanya tak impor beras, faktanya pun berdasarkan data BPS, Indonesia di tahun 2021 sukses ekspor beras untuk konsumsi sebanyak 3,3 ribu ton.

Baca Juga: Kementan Dukung Pulau Sumba Jadi Lumbung Sorgum Nasional

Kondisi perberasan Indonesia ini menggambarkan bahwa setiap tahun produksi beras petani Indonesia surplus. Artinya, persediaan beras lebih tinggi dari kebutuhan konsumsinya sehingga ketersediaan aman dan lebih dari cukup sehingga Indonesia dapat dikatakan sudah swasembada beras.

Capaian ini pun dibenarkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) yakni Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga akhir 2022. Sebab Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam negeri sudah dapat terpenuhi. Menurut Buwas, sampai saat ini jumlah stok beras yang tersimpan di gudang-gudang seluruh Indonesia sekitar 1 juta ton dan ke depannya dipastikan terus meningkat mengingat adanya kegiatan tanam dan panen hingga 2022. Stok ini merupakan batas aman sesuai penugasan pemerintah yaitu sebanyak 1 juta ton sampai 1,5 juta ton.

Terkait adanya impor beras, penulis menilainya adalah sebuah kebenaran juga. Namun demikian, hal ini harus memahami data dengan cerdas. Impor yang terjadi adalah beras khusus untuk kebutuhan restoran asing dan lainnya, bukan beras konsumsi umum. 

Penguatan Produksi Beras
Capaian produksi beras di atas membuktikan program dan kinerja pemerintah khususnya Kementerian Pertanian bersama mitranya benar-benar tepat. Pasalnya, keberhasilan ini dicapai di tengah tantangan besar. Indonesia bahkan dunia dihadapkan pandemi corona yang menyebabkan semua sektor fakum. 

Di pertengahan tahun 2022 ini pun sektor pertanian dihadapkan tantangan yang besar dan nyata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan hadirnya musim kemarau di tahun 2022 yang dapat mengancam produksi pangan. Musim kemarau akan berlangsung hingga Oktober 2022, puncaknya terjadi pada Agustus. Tak hanya itu, lembaga pangan dunia pun yakni FAO telah mengingatkan akan hadirnya perubahan iklim ekstrim yang dampaknya signifikan terhadap sektor pertanian. 

Tak sebatas itu, adanya perang Rusia-Ukraina menjadi menjadi ancaman besar bagi pangan dunia khususnya Indonesia. Ukraina adalah salah satu lumbung pangan di Eropa. Ukraina memproduksi sekitar setengah dari minyak bunga matahari dunia, menyuplai 15% dari kebutuhan jagung dunia, dan 10% gandum dunia. Sehingga, dampak yang ditimbulkan adanya perang adalah Ukraina tidak bisa melakukan kegiatan ekspor pangan. 

Melansir situs dw.com, beberapa pakar memperingatkan bahwa konflik, bersama dengan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim dan guncangan ekonomi akibat pandemik akan memicu krisis pangan global. PBB pun memperingatkan bahwa tingkat kelaparan di seluruh dunia telah mencapai 'tingkat tertinggi baru'.

Berangkat dari ini, strategi dan program nyata pemerintah dalam mempertahankan bahkan meningkatkan produksi pangan khususnya beras harus benar-benar mumpuni. Tentunya program yang dijalankan harus dengan cara dan teknologi atau inovasi yang baru dan sesuai dengan perkembangan situasi. 

Pelaksanaan pembangunan pertanian pun tentu tidak berkutat pada pemberian bantuan atau penyediaan benih unggul, pupuk berimbang dan rutinitas lainnya. Namun demikian yang lebih juga adalah pemerintah harus membangun sistem berbasis digital untuk membangun dan menyelesaikan masalah pertanian di lapangan secara presisi.

Menurut penulis, ada beberapa fokus kegiatan yang harus benar-benar dijalankan pemerintah bersama stakeholder dalam menghadapi tantangan ke depan sehingga produksi beras tetap aman. Menghadapi tantangan perubahan iklim ekstrim yaitu musim kemarau panjang ke depan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas yang sedini mungkin disiapkan langkah-langkah afirmatifnya.

Pertama, sigap mengantisipasi musim kemarau dengan membangun early warning sistem. Sistem ini menjadi guidance bagi para pemangku kepentingan, untuk memantau ketersediaan komoditas di pasaran dan perkembangan tanaman di lapangan. 

Kedua, melakukan mapping wilayah potensi kekeringan. Pemerintah harus secepatnya membangun data presisi dari tingkat desa. Data tidak hanya merujuk data yang dirilis BPS, namun demikian dengan sendiri bersama perguruan tinggi membangun data presisi sehingga dapat menyusun program dan alokasi bantuan yang tepat dalam menangani musim kemarau.

Ketiga, penyiapan sarana dan prasarana pompa dan membentuk Tim Brigade. Musim kemarau yang menyebabkan kekeringan mengharuskan petani untuk mencari dan  menarik air baik dari sumur, sungai dan sumber mata air lainnya. Pelaksanaannya agar benar-benar membuah hasil, harus membentuk tim brigade yang bekerja secara serius.

Keempat, pemerintah harus sedini mungkin menyiapkan benih-benih padi yang tahan kekeringan. 

Kelima, mengembangkan pola tumpangsari, tumpangsisip dan antisipasi organisme pengganggu tanaman (OPT). Hadirnya musim kemaru menuntuk pemerintah dan petani untuk menerapkan pertanian yang inovatif dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada seoptimal mungkin. Pertanian organik yang memerlukan perlakukan irigasi yang efisien dapat juga menjadi solusi pertanian di tengah musim kemarau. Dengan begitu, saat musim kemarau kualitas hasil panen bagus dan harganya juga bagus. (RO/OL-10)

BERITA TERKAIT