23 May 2022, 14:35 WIB

Wacana Normalisasi Kebangsaan


Wahyu Harjanto, Peneliti di Mindset Institute, Yogyakarta | Opini

Dok pribadi
 Dok pribadi
Wahyu Harjanto

DI grup facebook ICJ (Info Cegatan Jogja) Ariewibowo Growol pada Minggu (15/5) mengunggah sebuah tulisan bernada prihatin. Sebuah ungkapan yang dipicu oleh sikap para pengguna pesawat di YIA (Yogya International Airport) yang tidak responsif saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Sikap yang menurutnya merepresentasikan 'kecuekan warga Indonesia sekarang terhadap sejarah Indonesia'.

Pengalaman Ariewibowo itu mengingatkan pengalaman Sultan Hamengku Buwono X yang mendasari lahirnya surat edaran (SE) No. 29/SE/V/2021, dua hari menjelang Hari Kebangkitan Nasional 2021. Melalui surat edaran itu Gubernur DIY meminta kepada semua jajarannya untuk memerdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 WIB setiap hari di institusinya.  

Permintaan (tepatnya perintah) Sultan itu berangkat dari asumsi subjektifnya atas nasionalitas generasi masa kini Yogyakarta yang ia nilai telah mengalami kemerosotan. Pemutaran Indonesia Raya secara rutin menurutnya dimaksudkan untuk 'menggelorakan semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan dalam rangka menjaga NKRI berlandaskan Pancasila'.

Keputusan Sultan HB X itu ternyata disambut baik koleganya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selanjutnya kedua gubernur itu pun kompak mengampanyekan renasionalisasi lewat lagu. Sebuah proyek yang belakangan didukung juga oleh kalangan swasta, sehingga cakupannya tidak saja meliputi kantor-kantor pemerintahan, tapi juga pabrik, pasar, mal, rumah sakit, hingga bandara. 

Dalam masyarakat yang telah sedemikian rupa dimediasi apa yang dilakukan kedua gubernur itu dengan cepat menyebar. Pelbagai video pendek dan pemberitaan tentang pelaksanaan proyek sebagaimana diunggah oleh para warganet dan mereka yang memiliki sentimen ideologi nasionalistis, membanjiri pelbagai platform media sosial seperti facebook, twitter, youtube, hingga koran daring.

Rejim politik negeri ini kerap melakukan wacana normalisasi. Orde Lama melakukannya lewat kursus politik dan indoktrinasi. Wacana diarahkan untuk membangun patriotisme. Orde Baru melakukannya lewat upacara, aubade, pengajaran PMP (pendidikan moral pancasila), PSPB (pendidikan sejarah perjuangan bangsa), penataran P4 (pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila), hingga menonton film. Wacana diarahkan untuk memperkuat sentimen atas ideologi negara.

Proyek renasionalisasi lewat lagu sebagaimana dikampanyekan oleh kedua gubernur dan elite politik terdahulu kepada khalayak ramai itu, sejatinya merepresentasikan bekerjanya wacana normalisasi dalam pengertian foucaultian. Dalam hal ini pemahaman publik tentang nasionalisme dan nilai keutamaan warga negara masa kini dinilai mengalami dekadensi dan hendak diluruskan melalui rekayasa ideologis.  

Ujung akhir praktik wacana normalisasi adalah lahirnya subjek-subjek politik yang memiliki sensitivitas dan kepatuhan terhadap pelbagai bentuk ideologi, sebagaimana diintroduksikan pemerintah sebagai representasi negara. Di atas sensitivitas dan kepatuhan subjek semacam itu keberadaan, kewibawaan, dan kekuasaan negara dimungkinkan tetap terjaga. Negara senantiasa senantiasa mereproduksi wacana.

Untuk konteks Indonesia praktik wacana juga berkaitan dengan realitas sejarah bahwa ideologi kebangsaan negeri ini hidup dan dihidupi oleh masyarakat dan budaya yang bhinneka. Sejak awal negara bangsa (nation state) ini dibayangkan, para founding persons negeri ini memahami hal ini.  Dinamika sosial dan budaya memungkinkan pemahaman kebangsaan kita mengalami pasang-surut.  

Dari arah lain wacana normalisasi kerap terganjal. Salah satunya karena perilaku elite politik dan pemegang kekuasaan yang juga dekaden. Satu fenomena yang diungkapkan Dwi Purwanto anggota ICJ yang mengomentari postingan Ariewibowo, "Sing ngaku nasionalis lan cinta NKRI tur nyekel panguwasa wae malah dha korupsi. Kuwi sing marahi rakyat mangkel." (Yang mengaku nasionalis dan cinta NKRI serta memegang kekuasaan saja malah korupsi. Itu yang membuat rakyat marah).

BERITA TERKAIT