22 January 2022, 05:00 WIB

NU, Demokrasi dan Agenda Peradaban


Ahmad Suaedy Dekan Fakultas Islam Nusantara UNUSIA, Jakarta | Opini

Dok. Pribadi
 Dok. Pribadi
      

PASCAMUKTAMAR ke-34 di Lampung, Nahdlatul Ulama memasuki era baru. Muktamar ini, meskipun dilaksanakan dengan persiapan singkat, menunjukkan perfomance dan harapan akan perubahan-perubahan, lebih berperan bukan hanya nasional, melainkan regional dan internasional.

Suatu harapan bagi terbangunnya peradaban baru. Pertama, ini adalah muktamar terakhir pada usianya seabad NU, dan muktamar berikutnya sudah di abad kedua. Kedua, dalam muktamar menunjukkan demokrasi yang benar-benar transparan. Persaingan kandidat, dan pendukung yang panas diakhiri dengan saling menghormati dalam etika dan tradisi khas pesantren.

Semula banyak orang khawatir, dengan persaingan yang begitu ketat namun transparan termasuk pemilihan Rois ‘Am PBNU --melalui AHWA yang juga transparan-- dalam organisasi keagamaan yang melibatkan para kyai sepuh, akan meruntuhkan wibawa mereka. Namun, hasilnya justru menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Bahkan, mungkin lebih dari apa yang terjadi pada kompetisi kepemimpinan pemerintahan nasional dan daerah sejauh ini.

Ketiga, persaingan antarcalon benar-benar dalam konsep bukan konflik. Mereka bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari para muktamirin secara terbuka, dan karena itu, terbebas dari intervensi pihak luar. Kemandirian ini, termasuk pilihan topik dalam komisi-komisi bahsul masail dan rekomendasi dengan didasarkan pada pengkajian yang independen. Seluruh bahan itu, disiapkan secara internal untuk merespon fenomena dan perubahan masyarakat, baik untuk melakukan kritik maupun menyokong program pemerintah yang memang sejalan dengan visi NU.

Keempat, jika dilihat dari materi kampanye pemenang, yaitu KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, baik dalam pidato-pidatonya maupun dalam buku Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama (2020), dan Menghidupkan Kembali Gus Dur (2021) menunjukkan road map perubahan yang bisa diperkirakan. Bahwa arah dari perkembangan NU ke depan menekankan pada penguatan masyarakat sipil, atau civil society ketimbang kekuasaan. Kelima, gebrakan regenerasi yang mencolok serta masuknya perempuan ke dalam jajaran kepengurusan dengan jumlah dan peran yang besar.

 

 

Menggerakkan arus bawah

Berbagai analisis mutakhir terhadap situasi Indonesia diintroduksi suatu istilah regresi demokrasi. Digambarkan, 10 tahun terakhir Indonesia bukan semakin demokratis melainkan sebaliknya. Freedom House yang menjadi ukuran nyaris universal situasi kebebasan dan demokrasi mencatat, Indonesia pada 2021 keluar dari kategori bebas (free), yang merupakan indikator tertinggi demokrasi, sebagaimana beberapa tahun pascareformasi 1998, melainkan turun menjadi semi bebas (partly free), urutan 59 dari 100 negara.

Beberapa alasan krusial terjadinya regresi demokrasi adalah pertama, terbangunnya sistem politik yang oligarkis. Keputusan-keputusan demokrasi dan distribusi ekonomi politik tidak mengikutkan kepentingan dan menetes kepada rakyat kebanyakan. Melainkan, hanya berputar pada mereka yang berkuasa secara politik dan ekonomi. Partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat justru dikukuhi oleh para oligark tersebut. Dari sistem yang seperti itu berimplikasi pada kesenjangan dan kemiskinan, atau ketidakadilan serta korupsi yang subur.

Alasan kedua, adalah masuknya elemen agama khususnya Islam yang kian deras ke dalam tata politik, dan regulasi negara dan pemerintahan. Fenomena itu, dianggap berkontribusi pada ketidakadilan dan bahkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Kedua alasan itu, dianggap saling berkelindan. Karena, dengan regulasi yang berbasis keagamaan memperkuat sistem yang oligarkis dan diskrimintaif. Kedua sebab itu, tampak bersentuhan dengan NU. Di satu pihak, umat NU di bawah menjadi korban ketidakadilan akibat oligarki. Tetapi, dalam waktu yang sama karena berada di kawasan keagamaan, maka ikut menguatkan sistem oligarki tersebut.

Namun, sistem oligarki sebenarnya bukan hanya terbentuk di era reformasi, tetapi sistem itu warisan sejak era kolonial yang belum berubah hingga kini. Sistem pendidikan terbaik, yang hanya bisa diakses oleh kalangan ningrat, bangsawan dan inlander, dan sebaliknya pendidikan yang berbasis agama yang bisa mengakomodasi pendidikan rakyat disingkirkan, menimbulkan akses sumber daya yang timpang. Pola itu masih bertahan hingga kini.

Merekalah yang menduduki birokrasi, kelas menengah dan representasi masyarakat sipil kini. Dana negara melalui APBN maupun APBD, jauh lebih banyak mengalir ke mereka ketimbang langsung kepada rakyat kebanyakan. Parpol dan ormas menjadi semacam pialang bagi dana rakyat tersebut.

Program yang diajukan ketum PBNU, dengan menjadikan pengurus NU di semua tingkatan sebagai fasilitator program baik dari pemerinah maupun swasta bisa dipahami, sebagai terobosan atas bottle neck dana rakyat yang bersarang di elite parpol dan ormas tersebut. Dengan demikian, PBNU akan lebih mengembangkan dimensi jemaah, atau komunitas sebagai penerima manfaat dari spending dana itu, ketimbang oleh organisasi.

Kepengurusan NU, juga bisa menjadi fasilitator bagi komunitas terpinggirkan yang lain di luar NU. Di sini yang diperlukan adalah penguatan komunitas dan pengorganisasian masyarakat sipil sembari memperkuat manejemen organisasi dan pengolaan keuangan.

Menghidupkan fungsi orpol dan ormas, serta mengurangi oligarki dan korupsi tidak bisa dengan memberikan dana kepada mereka sebagai organisasi –sebagaimana dipikirkan banyak orang sekarang-- dalam sistem yang oligarkis, tetapi, justru dengan mengalirkan dana langsung kepada rakyat sehingga mereka mampu menggerakkan aspirasi dan mengkritisi sistem yang ada. Eksistensi UU Desa dan UU Pesantren, juga program akses rakyat ke perguruan tinggi umum melalui beasiswa, belum mencukupi, melainkan harus ditopang gerakan lain, serta UU lain yang menjadikan komunitas sipil rakyat menjadi penerima langsung dana negara.

Perubahan-perubahan yang ditawarkan ketum PBNU ini, bisa disebut peradaban karena akan membalik dan mengubah sistem yang berabad bertahan. Sistem kepemimpinan, dan sumber daya manusia politik dan pemerintahan akan tumbuh dari bawah. Bahkan, mungkin dari komunitas minoritas terpinggirkan, dan bukan dari aktor oligark. Dengan kata lain, ini adalah pembangunan yang bersifat asimetris untuk tujuan keadilan dan kesetaraan yang hakiki.

Dok. MI

 

Revitalisasi elemen Islam

Pertanyaan kedua, benarkah masuknya elemen dan regulasi Islam ke dalam negara dan pemerintahan menjadi panghalang bagi demokratisasi. Fenomena masuknya elemen dan regulasi Islam ke dalam negara, dan pemerintahan kecuali dasar negara di Indonesia, sesungguhnya bukan islamisasi melainkan revitalisasi. Karena, Islam sebagai bagian dari sistem negara dan pemerintahan sudah menjadi tradisi, baik dalam masyarakat maupun pemerintahan sebelum Pemerintahan Hindia Belanda (PHB). PHB melakukan sekularisasi paksa, setidaknya sejak awal abad ke-19 dengan menyingkirkan keterlibatan agama, dan agamawan dalam sektor publik dan pemerintahan.

Namun, Konstitusi Indonesia kemudian dengan berbasis pada kesetaraan memberikan peluang bagi masuknya elemen-elemen agama. Khususnya, Islam ke dalam sistem negara dan pemerintahan. Masalah sesungguhnya adalah, elemen dan regulasi Islam seperti apa yang masuk ke dalam sistem negara dan pemerintahan.

Gus Dur memperkenalkan terma transformasi dalam intern agama, ketika agama hendak melakukan perubahan masyarakat. Maka, sesungguhnya transformasi internal agama itulah yang diperlukan, dan bukan hanya berputar pada perspektif ideologis sekular yang mencurigai elemen dan regulasi agama.

Maka, tepat untuk menghidupkan kembali Gus Dur: masuknya elemen dan regulasi agama justru bisa mentransformasi keadilan dan memperkuat anti diskriminasi dan kekerasan, seperti pada diri Gus Dur itu sendiri. Karena, diskriminasi dan kekerasan bisa lahir dari sumber lain termasuk sekularisasi itu sendiri.

Di sini wawasan sipil terkait dinamika elemen Islam, syariah atau fiqh Islam, penting untuk diliterasikan kepada masyarakat luas. Syariah Islam, atau Fiqh dalam sejarah pada dasarnya bukan ranah negara melainkan masyarakat sipil dan para ulama atau cendekiawan. Negara punya ranahnya sendiri dalam hukum yang bisa diambil dari masukan fiqh yang berkembang, dan kritik dari masyarakat tersebut.

Di dalam komunitas dan organisasi NU, syariah atau fiqh berkembang di dalam bahtsul masail-bahtsul masail di pesantren, dan masyarakat mulai dari tingkat RT hingga nasional. Hal itu, dalam rangka menjawab pertanyaan masyarakat tentang kehidupan sehari-hari, dan bukan dinamika regulasi pemerintahan dan di dalam pengadilan. Hasil pembahasan tersebut, tidak diasumsikan menjadi bagian dari dan diterapkan negara secara langsung, melainkan merupakan tolak angsur sesuai dengan perkembangan, dan kepentingan regulasi pemerintahan.

Suatu regulasi dengan berbasis Islam pun, harus diuji terlebih dahulu dengan logika publik, dan secara substantif harus diterima publik serta tidak berimplikasi kepada diskriminasi. Setelah menjadi regulasi pemerintahan di bawah konstitusi, maka menjadi ranah publik dan karena itu bisa dikritik semua orang, dan bahkan bisa dibatalkan. Pembatalan regulasi Islam di ranah publik seperti itu, tidak dengan sendirinya membatalkan Islam itu sediri. Karena, umat Islam harus menjalankan doktrin-doktrin tesebut tanpa negara.

Inilah masalah peradaban sesungguhnya. Bagaimana memahamkan termasuk terhadap Muslim sendiri, dan para cendekiawannya, bahwa regulasi dan praktik agama, adalah ranah sipil bukan ranah negara. Pandangan Islam Kemanusiaan dari Gus Yahya, bisa dikembangkan dari pemahaman Islam dalam tradisi Nusantara ini. Bahwa wajah Islam yang toleran (tasamuh), tengah-tengah (tawazun) dan adil (i’tidal) bukan hanya lahir dalam pergulatan modern, melainkan, memiliki basis sejarah yang kuat di nusantara. Paham seperti ini, bisa diluaskan, misalnya, ke wilayah Asia Tenggara Kepulauan (archipelago), yang mayoritas Islam dan memiliki tradisi dan sejarah yang sama, tetapi bernasib berbeda karena faktor kolonial.

Islam Indonesia adalah Islam berwatak sipil yang kuat. Sementara Malaysia dan Brunei Darussalam lebih menyerupai negara-negara di Timur Tengah, berwajah Islam bagian dari negara. Sedangkan, Pattani dan Mindanao karena faktor sejarah mengalami kesulitan berintegrasi ke dalam sistem dan negara nasional Thailand mayoritas Buddha dan Filipina mayoritas Katolik.

Dari literasi dan gerakan bersama Islam sipil di Asia Tenggara, setidaknya di wialyah kepulauan, maka kekuatan Islam sipil bisa menjadi faktor baru dalam geopolitik internasional, dalam rangka menjaga ketertiban dunia dan ikut serta dalam menciptakan perdamaian untuk kemanusiaan.

BERITA TERKAIT