04 May 2021, 05:00 WIB

Perlunya Cetak Biru Pendidikan Nasional


Agus Sugiarto Kepala OJK Institute | Opini

MI/Seno
 MI/Seno
 

BARU saja kita sebagai bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei yang lalu. Peringatan Hardiknas tersebut merupakan suatu momen yang penting bagi kita semua bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar guna membangun masyarakat yang sejahtera dan sekaligus mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara maju.

Keinginan untuk menjadi negara maju tersebut, tentunya sudah menjadi cita-cita pendiri bangsa Indonesia yang telah tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita tersebut ialah bagaimana kita bisa memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Amanah untuk mencapai tujuan tidak akan sepenuhnya berhasil apabila tidak didukung dengan sistem pendidikan yang baik.

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih belum menjadi negara maju apabila dilihat dari pendapatan per kapita penduduk. Pendapatan per kapita untuk Indonesia masih sebesar US$3.911 (2020), sedangkan untuk menjadi negara maju minimal pendapatan per kapita ialah US$12.536. Daya saing bangsa Indonesia menurut Global Competitiveness Index (2019) masih berada pada peringkat 50 dari 141 negara, sedangkan kemampuan berinovasi kita menurut Global Innovation Index (2020) juga masih berada pada peringkat 85 dari 131 negara.

Oleh karena itu, pendidikan nasional ke depan harus mampu menciptakan bangsa Indonesia yang sejahtera dan juga menjadi bangsa yang disegani karena memiliki kemampuan inovasi dan daya saing yang tinggi. Guna mewujudkan impian tersebut, kita perlu segera memiliki cetak biru pendidikan nasional yang mengakomodasi beberapa isu penting.

 

Gelombang digitalisasi

Gelombang digitalisasi yang sedang terjadi saat ini, sudah terjadi di hampir semua sektor kehidupan manusia sehingga era teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan manusia. Adopsi teknologi digital di berbagai bidang telah mengubah proses bisnis ataupun kinerja menjadi lebih cepat, murah, dan mendorong terciptanya invasi.

Oleh karena itu, kecepatan teknologi digital harus diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Transformasi digital yang sedang mengalami booming di mana-mana, perlu didukung dengan sumber daya manusia. Itu karena proses digitalisasi tidak hanya membangun infrastruktur teknologi digitalnya, tetapi juga membangun sumber daya manusianya.

Akibat digitalisasi tersebut, banyak pekerjaan yang hilang, tapi juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Untuk itulah, pendidikan nasional ke depan harus mampu mengakomodasi era digital yang sedang berlangsung saat ini ataupun ke depannya.

 

Pembentukan karakter

Pembangunan karakter bangsa Indonesia menjadi sangat penting guna menciptkan masyarakat yang berintegritas tinggi, berakhlak, profesional, dan kompetitif. Manusia Indonesia tidak hanya dituntut pintar, tetapi juga memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang baik, seperti budaya saling menolak dan antikorupsi.

Karakter profesional dan kompetitif sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing bangsa Indonesia di kancah internasional sekaligus untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara maju. Semua tujuan tersebut hanya dapat tercapai melalui sistem pendidikan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Untuk itulah, cetak biru pendidikan nasional harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah, bagaimana nantinya hasil akhir dari pendidikan nasional tersebut.

 

Konsistensi kurikulum

Selama Indonesia merdeka dari 1945 sampai dengan 2020 ini, kurikulum pendidikan nasional telah berubah sebanyak 11 kali, yaitu dari 1947 sampai dengan perubahan terakhir pada 2015. Jadi rata-rata hampir setiap 6 tahun sekali kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan. Seringnya kurikulum berganti, juga menyebabkan berubahnya infrastruktur yang diperlukan, seperti pengadaan buku sekolah, metode belajar, dan kemampuan mengajar para guru itu sendiri.

Pergantian kurikulum yang itu juga sering membuat bingung para siswa ataupun orangtua. Konsekuensi dari pergantian kurikulum yang sering itu juga menyedot anggaran yang mungkin tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pergantian kurikulum tidak selayaknya sering dilakukan agar konsistensi pelaksanaan pendidikan di lapangan tidak menimbulkan berbagai gejolak yang tidak perlu.

 

Pendekatan pentahelix

Pendidikan nasional tidak hanya dilaksanakan pemerintah dan para akademisi di dunia Pendidikan, tetapi juga perlu melibatkan pihak-pihak lainnya. Sektor industri atau dunia usaha perlu dilibatkan dalam pendidikan nasional karena merekalah nantinya yang menjadi muara hasil pendidikan sebagai pekerja atau pegawai di berbagai industri.

Keterlibatan industri juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan riset yang selama ini menjadi salah satu titik lemah pendidikan nasional kita. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam dunia pendidikan karena di sanalah kita bisa belajar dan melihat berbagai contoh role model kepemimpinan, kesuksesan, dan kegagalan.

Masyarakat tentunya menginginkan pendidikan nasional dapat menghasilkan manusia yang baik, berwawasan sosial, taat pada peraturan, dan lain-lain.

Sementara itu, keterlibatan pihak media dalam pendidikan nasional sangatlah penting karena media memiliki kemampuan dan cakupan audiensi yang sangat luas. Dengan demikian, peran media menjadi penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang benar dan objektif yang langsung bisa diterima dan dimengerti masyarakat.

 

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

BERITA TERKAIT