29 January 2021, 05:15 WIB

Aquinas dan Eksistensi Hukum


Aquinas dan Eksistensi Hukum | Opini

Dok. Pribadi
 Dok. Pribadi
   

PEMIKIRAN politik Thomas Aquinas tentang hukum lebih terarah pada hakikat hukum yang tidak lain ialah sebuah aktivitas 'memerintahkan' sebab nilai perintah terkandung di dalam akal budi. Esensinya ialah mengatur dan mengarahkan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yakni ‘akal budi memerintahkan sesuatu yang dikehendaki manusia sebagai tujuannya’.

Dari sinilah muncul kajian utama, mengapa hukum disebut sebagai aturan dan ukuran tentang apa yang seharusnya dikerjakan manusia supaya tujuan yang hendak dicapainya, yaitu kebaikan bersama (bonum commune) dapat diwujudkan. Di sini pula definisi hukum sebagai perintah akal budi (hukum kodrat ) yang bagi Thomas Aquinas, mendapat kekuatannya untuk kebaikan bersama.

Hukum untuk kebaikan bersama (bonum commune), bagi Aquinas dapat dilihat dalam tiga pemahaman utama yang secara singkat adalah, pertama, hukum abadi menetapkan hakikat manusia dan kecenderungan-kecenderungan menuju cita-cita yang akan melengkapi pernyataan bahwa manusia menurut kodratnya ialah makhluk yang goal-oriented atau selalu terarah pada tujuan akhir.

Kedua, hukum kodrat sebagai partisipasi makhluk rasional, pada hukum abadi yang terus memberi kemungkinan pada manusia, untuk memahami tujuan yang dapat menyempurnakan kodratnya, beserta sarana-sarana yang diperlukan. Jika demikian, yang mendasari kerja akal budi ialah asas ‘kebaikan harus dikerjakan dan diikuti, sedangkan kejahatan harus dihindari’ (Summa Theologiae: question, 94, article 2).

Ketiga, semua hukum positif jika dirumuskan tidak sesuai hukum kodrat, hukum tersebut bukan merupakan hukum yang benar, tetapi hanya merupakan sesuatu yang mirip hukum. Oleh karena itu, hukum positif seperti ini, jika diberlakukan, hanya akan menunjukkan kewenangan penguasa yang ditimpakan kepada warga negara atau merupakan manifestasi kesombongan penguasa.

Aquinas menegaskan bahwa aktivitas mengatur dan mengarahkan orang lain yang dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas, atau kewenangan yuridis, seharusnya dilaksanakan atas dasar perintah yang berasal dari akal budi (hukum kodrat) itu sendiri.

Afirmasi selanjutnya, yang segera diikuti ialah aktivitas, “Memerintah ialah menggerakkan atau memberi pengaruh pada orang lain berdasarkan kekuatan akal budi, dan kehendak, supaya di dalam pergaulan hidup, segenap rakyat diarahkan, untuk taat kepada penguasa mereka, berdasarkan ketentuan hukum kodrat dan hukum ilahi.”

Rakyat dalam kategori pemikiran politik, dan dalam setiap aktivitas politik, Aquinas secara tegas mengklasifikasikannya menjadi tiga kategori, yakni pertama, man the substance, yakni manusia mempunyai watak ingin memiliki segala sesuatu yang membuatnya bahagia dalam perpolitikan.

Sementara itu, kategori yang kedua ialah man-the animal, yakni kecenderungan manusia memiliki sifat hewani, yaitu kejam, bengis, tamak, rakus, suka membunuh, radikal, anarkistis dan terus mengkhianati sesamanya, yang dalam hal ini lawan politiknya dalam berpolitik.

Di samping itu, kategori yang ketiga ialah man the moral agent, manusia memiliki watak cinta akan kebenaran, cinta akan kebaikan, dan saling mencintai sesama manusia dan seisi alamnya, terus memperjuangkan keadilan dalam berpolitik. Hal inilah, yang diyakini oleh Thomas Aquinas sebagai agen moralitas umat manusia dalam sebuah negara.

Dalam konteks pengaturan ketiga, jenis watak manusia dalam berpolitik seperti terurai di atas, dalam percaturan politik, dibutuhkanlah eksistensi sosok sebuah negara, yang memiliki kekuasaan yang punya daya kontrol terhadap kecenderungan negatif dari warganya, yang masuk dalam kategori man-the substance, dan man-the animal, dan pada saat yang sama eksistensi negara hadir untuk memperkuat posisi man-the moral agent.

Dengan kata lain, otoritas negara yang kuat sangat diperlukan agar usaha untuk mengejar kepentingan atau kebaikan bersama tidak banyak menimbulkan konflik sosial yang terus berkecamuk.

Aquinas beranggapan bahwa negara secara simbolis merupakan alam semesta yang mana negara memiliki sifat dan karakter dasar yang sama dengan alam semesta. Aquinas, juga memiliki pandangan bahwa dalam berpolitik, penguasa dan negara memerlukan suatu hukum yang dirumuskan oleh penguasa berdasarkan prinsip-prinsip dalam dunia kodrati, yang sesuai dan sejalan dengan hukum Tuhan.

Menurut Aquinas, sebuah kecenderungan politik yang perlu menjadi kendali utama ialah negara tidak boleh melampaui kewenangan, yang diberikan oleh Tuhan dan negara ialah masyarakat yang sempurna (societas perfecta) dan memiliki sifat alamiah manusia, yakni sifat sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai negara kesejahteraan (the wafare state) dan kebaikan bersama.

Salah satu kunci utama dalam konteks ini adalah negara juga memiliki fungsi keagamaan dengan cara menyediakan sarana ibadah, dan terus menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif secara adil untuk pertumbuhan spiritual.

Eksistensi negara sangat dibutuhkan untuk mengontrol kecenderungan negatif dan sekaligus memperkuat posisi dari sikap manusia sebagai man-the moral agent. Di sini pula, negara hadir sebagai komunitas politik yang dapat menggabungkan kecerdasan, dan pemikiran individu, serta mencerminkan hekikat hukum yang hadir sebagai acuan di dalam sebuah negara. Praise the Lord.

BERITA TERKAIT