WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menilai peristiwa tersebut mengubah fungsi aparat menjadi menggebuki rakyat
"Celakanya, pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat sekarang mereka malah berubah fungsi menjadi menggebuki dan memukuli rakyat," kata Anwar melalui keterangan tertulis, Minggu (17/9).
Menurut dia, peristiwa tersebut terjadi karena ada titik tekan dari kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada pengusaha besar. Selain itu, pemerintah juga disebut hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: DPR: Investasi Rempang Eco-City Jangan Hilangkan Hak Tinggal Masyarakat
"Yang dikejar oleh pemerintah tampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya," ujar Anwar.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi di Rempang. Peristiwa di Rempang disebut tidak mencerminkan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Kita tentu perlu mengingatkan pemerintah jika kebijakan dan sistem ekonomi yang diterapkan saat ini sudah tidak lagi sesuai jiwa dan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945 tapi sudah sangat kental warnanya dengan apa yang ada dalam sistem ekonomi neo-liberalisme kapitalisme," ucap Anwar.
Baca juga: DPR Kembali Minta BP Batam Jelaskan Persoalan di Pulau Rempang Secara Terbuka
Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa ini terjadi lantaran warga menolak rencana investasi yang dilakukan pemerintah bersama pengembang. (Z-1)
